batampos – Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengikuti Rapat Kerja dan RDP bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (25/8). Pertemuan yang membahas penguatan kemandirian fiskal daerah tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Amsakar mengikuti rapat dari Ruang Rapat Lantai 5, Kantor Wali Kota Batam, didampingi sejumlah pejabat Pemko Batam. Forum tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang juga hadir secara daring.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI inginkan kemandirian fiskal daerah yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Daerah didorong untuk mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat.
Baca Juga: Polda Kepri Pastikan Harga Beras Stabil di Bawah HET
Pihak Kemendagri memaparkan, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Daerah yang mandiri secara fiskal diyakini dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Setiap kepala daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun kendala yang dihadapi terkait peningkatan kemandirian fiskal. Salah satu isu utama yang muncul adalah keterbatasan basis pajak serta ketergantungan tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Dalam forum itu pula, Amsakar menyampaikan komitmen pemerintah di Batam untuk mendukung program penguatan fiskal daerah. Batam memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat terus dioptimalkan sebagai sumber PAD.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Potensi yang dimiliki Batam akan terus kami kelola agar PAD meningkat dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” kata Amsakar.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Kuota LPG 3 Kilogram di Batam Tidak Berkurang
Selain menggali sektor unggulan, Pemko Batam juga mendorong inovasi dalam memperluas basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini ia yakini dapat memperkuat struktur fiskal kota, sekaligus mendukung program strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Amsakar berharap, rapat kerja tersebut mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, agenda kemandirian fiskal tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah, termasuk di Bandar Dunia Madani. (*)
Reporter: Arjuna