batampos – Kota Batam tengah menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan dengan kekurangan sekitar 700 guru. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa situasi ini terjadi merata di semua jenjang pendidikan, baik di SD maupun SMP.
“Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah migrasi tenaga honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru yang lolos seleksi PPPK mendapatkan penempatan sesuai dengan yang mereka lamar, sehingga menimbulkan kekosongan di beberapa sektor,” ujar Tri Wahyu, Selasa (10/12).
Selain itu, penghentian penerimaan tenaga honorer juga berkontribusi signifikan terhadap masalah ini. Selama ini, tenaga honorer menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan tugas belajar mengajar. “Karena banyak yang sudah menjadi PPPK, kekurangan ini makin terasa,” kata dia.
Kondisi ini diperparah dengan rencana normalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang sesuai aturan pemerintah. Saat ini, satu kelas di Batam dapat diisi oleh 40 hingga 50 siswa, jauh dari ketentuan maksimal 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP. “Kalau kita atur rombel sesuai aturan, tentu jumlah kelas akan bertambah, dan kebutuhan guru otomatis meningkat,” ujarnya.
Tri Wahyu juga menyoroti kebutuhan guru yang mengajar sesuai dengan bidang pendidikannya. Untuk SD, misalnya, harus lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Namun, selama ini banyak guru yang bukan dari latar belakang PGSD. Ketika mereka lolos ASN dan ditempatkan di tempat baru, kekosongan pun terjadi.
Disdik Batam telah menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian Pendidikan, dengan harapan ada regulasi yang memperbolehkan penambahan guru, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar. “Kami berharap tahun depan ada aturan yang memungkinkan pengangkatan guru baru. Ini penting agar kualitas pendidikan di Batam tidak terganggu,” kata dia. (*)
Reporter: Arjuna