batampos – ProvinsiKepulauan Riau (Kepri), kembali meraih indeks kerukunan umat beragama (KUB) dengan nilai yang memuaskan. Tercatat, Kepri meraih nilai 83,58 pada tahun 2023. Bahkan di tahun 2022 menjadi peringkat pertama nasional.
Indeks KUB digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, dengan tiga dimensi utama yang ditekankan. Diantaranya ialah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Deva Alvina Sebayang, Analis Kebijakan Keagamaan dari Puslitbang Bimas Agama Balitbang Kemenag RI, merincikan bahwa dimensi kerja sama Kepri mendapat nilai tertinggi, yakni 85,14. Sementara itu, dimensi kesetaraan mendapat nilai 83,87, dan indeks toleransi mencapai 81,47.
Dia menyimpulkan, Kepri merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain. Sejak dulu, wilayah ini juga merupakan daerah industri dan perdagangan laut, sehingga terbiasa dengan heterogenitas dan arus migrasi.
Baca Juga: DPRD Batam Kritik Sistem Zonasi PPDB SMA: Pendaftar Overload, Daya Tampung Tak Seimbang
“Meski banyak pendatang, masyarakat lokal tidak merasa kecil di tanah sendiri, masih merasa tuan di tanah sendiri karena ada rasa aman,” ujar Deva.
Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, indeks KUB yang tinggi adalah bukti bahwa provinsi ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Setiap masyarakatnya merasa diterima dan aman, meskipun dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda.
Ia menilai, Kepri telah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama. “Ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta umat beragama di Kepri,” ujarnya.
Walikota Batam, Muhammad Rudi, pernah menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan. Toleransi menjadi faktor penting gina memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.
Rudi tak ingin masyarakatnya terpecah belah hanya karena isu-isu miring yang tak dapat dipertanggungjawabkan. “Kita semua harus lebih teliti dalam menyerap infromasi agar tak mudah terprovokasi. Jaga persatuan agar Batam menjadi kota yang madani,” katanya.
Baca Juga: Tenggak Mikol, Aniaya Warga, dan Rusak Rumah Kos, Geng Remaja Ditangkap Polisi
Batam, memang menjadi salah satu kota di Kepri yang paling disorot soal kerukunan masyarakat. Kemajemukan Batam membuat warganya jadi orang-orang yang toleran. Begitu yang disampaikan oleh Budayawan Melayu di Batam, Samson Rambah Pasir, Senin (1/7).
“Kemajemukan selari dengan toleran. Itu pasti. Dalam masyarakat heterogenlah ditemukan toleransi, dan tak mungkin semai tumbuh dalam masyarakat homogen,” katanya.
Dalam konteks masyarakat Batam yang majemuk, toleransi sudah terpelihara sebagai syarat untuk hidup bersama. Kerukunan menjadi kata kunci untuk meneruskan kehidupan.
Ia menyebut, budaya Melayu yang egaliter, senantiasa memberi ruang dan peluang bagi etnis lain untuk tumbuh dan berkembang dengan menjalankan perannya sebagai payung: menaungi dan meneduhi.
“Sejak lama budaya Melayu yang egaliter yang lahir dari rahim masyarakat pesisir terbiasa berdampingan dengan budaya lain,” kata Samson.
Korelasi soal kemajemukan masyarakat Batam dalam berbudaya dan beragama, sehingga menciptakan kerukunan dan tingkat toleransi tinggi, juga ada keterkaitannya dengan sisi politik. Tempo lalu, politik identitas cukup memecah belah bangsa, tapi Batam tak begitu berpengaruh.
Baca Juga: Dinilai Lalai Berkendara, Calon Bidan Dituntut 3 Tahun Penjara
Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unrika, Rahmayandi Mulda mengatakan, politik identitas di Batam dari segi agama tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi, kalau soal etnis atau kesukuan, baginya masih sangat berpengaruh.
Hal itu dikarenakan beberapa faktor, utamanya dalam hal organisasi masyarakat masih tumbuh subur di Batam. Kemudian faktor ekonomi menyoal lapangan kerja, umumnya lebih kepada pendekatan kekeluargaan atau kesukuan. Inilah yang bisa dimainkan para politisi dalam kontestasi Pilkada di Batam.
“Saya rasa politik identitas baik dalam hal apapun, baik itu agama, suku, ataupun kekeluargaan, tidak menjadi jualan kampanye ke depan karena dampaknya dapat menimbulkan egosentrisme dan polarisasi bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, kita akan makin sulit untuk maju,” ujar Rahmayandi.
Gesekan antar masyarakat itu dapat dielakkan, asalkan lebih sadar dalam memilih pemimpin ke depannya. Apabila ada kandidat yamg akan maju dengan memainkan politik identitas, baik agama, kesukuan, ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, sebaiknya tidak dipilih.
“Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari calon-calon, ataupun tim sukses agar lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk tidak memainkan politik identitas dalam Pilkada nantinya,” ujar dia.
Para penyelenggara, ataupun aturan Pemilu, perlu ada penegasan dan konsistensi supaya politik identitas atas nama agama, kelompok masyarakat, etnis, dan kesukuan, tidak dijadikan jualan politik. Sebab akan berdampak tidak baik bagi masa depan bangsa. (*)
Reporter: Arjuna