Minggu, 18 Januari 2026

Batam Krisis Guru, Rekrutmen Terganjal Moratorium

Mayoritas Kekurangan Guru Terjadi di Mainland Batam, Disdik Atur Strategi

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto. (F.Arjuna)

batampos – Kota Batam mengalami kekurangan tenaga pendidik hingga 700 orang, khususnya di satuan pendidikan negeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Bandar Madani, terlebih rekrutmen guru baru terkendala moratorium yang berlaku secara nasional.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan persoalan ini tak mudah diatasi karena keterbatasan regulasi serta proses pengangkatan guru yang ketat. Ia menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menambah jumlah guru yang tersedia di sekolah.

“Pertumbuhannya (guru) nol karena yang berubah hanya statusnya saja,” ujarnya, Minggu (4/5).

Sebagai solusi jangka pendek, Disdik Batam kini fokus pada strategi optimalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Guru-guru di sekolah negeri diminta memaksimalkan peran mereka untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik hingga moratorium pengangkatan guru dicabut.

Tri juga menyebut pihaknya tengah mengkaji dampak moratorium terhadap rekrutmen guru yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab untuk bisa menjadi guru tetap, ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi.

“Kami juga sedang konsultasikan, apakah moratorium ini mencakup guru dari dana BOS. Sebab, untuk bisa diangkat menjadi guru tetap, syaratnya tidak mudah. Minimal harus S1, punya nomor satuan pendidikan yang terdaftar di dapodik selama minimal dua tahun sebagai pengajar teknis,” paparnya.

Disdik mencatat, kekurangan guru paling banyak terjadi di wilayah mainland Batam. Sementara di wilayah hinterland, seperti pulau-pulau, kebutuhan guru masih relatif bisa dikendalikan karena jumlah rombel tidak sebanyak di daratan utama.

“Di mainland, kami sudah mulai mengurangi jumlah siswa per rombel agar lebih ideal sesuai ketentuan dari kementerian. Tapi karena padatnya jumlah siswa, kebutuhan guru pun otomatis meningkat,” katanya.

Data Disdik menunjukkan saat ini terdapat sekitar 4.000-an guru di sekolah negeri, dan sekitar 6.000-an guru di sekolah swasta. Total keseluruhan guru di Batam bahkan mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

Untuk mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa sekolah swasta, agar masyarakat terdorong menyekolahkan anaknya ke sekolah non-negeri dan mengurangi beban di sekolah negeri.

“Kami berharap semakin banyak warga yang berminat menyekolahkan anaknya ke swasta, supaya kondisi di sekolah negeri bisa lebih ideal,” ujar Tri.

Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyoroti hal ini sebagai krisis layanan dasar yang perlu intervensi pemerintah pusat. Ia menyebut bukan hanya guru, tetapi juga tenaga medis masih kurang di sejumlah wilayah, terutama di hinterland Batam.

“Kalau untuk di wilayah kita yang masih kekurangan itu ada guru dan tenaga medis. Namun ada pembatasan dalam perekrutan. Maka nanti kami akan mengajukan permohonan melalui Mendagri agar ada kebijakan penambahan kuota, karena pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan itu sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah hinterland,” katanya.

Ia mengatakan, DPRD akan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam untuk mengajukan penambahan kuota pengangkatan guru sebagai kebutuhan mendesak. Selain itu, dia juga menyoroti beban kerja guru yang dinilai sudah melampaui batas ideal.

“Strategi optimalisasi jumlah rombel itu adalah solusi pertama. Tapi informasi yang kami dapat, kasihan juga guru-guru sampai ada yang tiga shift mengajarnya. Jadi, kan, kasihan mereka. Takutnya tidak efektif mengajar,” kata Kamal.

Dari informasi yang ia dapat, ada salah satu SMP di Batam yang terpaksa menjalankan tiga shift karena kelebihan jumlah murid. “Kalau tiga shift kayaknya sudah enggak normal, lah. Harusnya maksimal itu dua shift saja,” tambahnya.

Kamal menyebut, persoalan ini disebabkan oleh dua hal utama: kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan minimnya jumlah guru. Ia pun berharap Pemko Batam dan pemerintah pusat segera memberikan solusi konkret agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. (*)

Reporter: Arjuna

Update