batampos – Bea Cukai Batam mendapat kunjungan sosialisasi dari Satgas Saber Pungli. Kegiatan ini dalam rangka sosialiasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli pada Sektor Bea Cukai dan Pajak di Wilayah Kepulauan Riau.
Satgas Saber Pungli merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di berbagai sektor, termasuk di sektor Bea Cukai dan Pajak.
Kepala KPU BC Tipe B Batam, Ambang Priyonggo menyambut baik kunjungan sosialisasi dari Satgas Saber Pungli tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memberantas praktik pungli yang merugikan perekonomian dan masyarakat.
Baca Juga:Â Warga masih Ngotot Anaknya Sekolah di Sekolah Negeri, Sampai Antre di Sekolah
Dalam sambutannya, Ambang menekankan komitmen Bea Cukai Batam dalam menjalankan tugasnya.
“Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan perlu diawasi,” kata Ambang.
Sosialisasi ini dihadiri oleh BC Batam, Kanwilsus BC Kepri, yang diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi Satgas Saber Pungli serta tindakan yang dapat diambil dalam penanganan kasus pungli.
Baca Juga:Â Rangkaian HBA ke 63, Kejari Batam Gelar POR
Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigjen Pol. Bambang Pristiwanto, mengatakan, Satgas Saber Pungli dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Kunjungan sosialisasi dari Satgas Saber Pungli ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya memberantas pungli,” katanya.
Baca Juga:Â Gubkepri Tegaskan Listrik di Pulau Karas Segera Menyala 24 Jam
Ia juga berharap kegiatan ini dapat mendorong seluruh lapisan pemerintahan untuk bekerja dengan integritas yang tinggi.
Dan diharapkan perekonomian di wilayah Kepulauan Riau dapat semakin baik, serta masyarakat dapat menikmati pelayanan yang adil dan transparan dari sektor pemerintah.(*)
Reporter: Yofi Yuhendri
