batampos – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan angka stunting atau gangguan tumbuh kembang balita di Provinsi Kepri turun 2,7 persen per tahun.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri, Rohina, menyampaikan, berdasarkan hasil perhitungan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka stunting berada di angka 17,6 persen.
Sehingga, pada tahun 2022 ini diharapkan turun menjadi 14,9 persen.
”Sedangkan hasil pengukuran PPGM (Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) ada di angka 4,2 persen. Tapi kalau secara SSGI, nanti di akhir tahun baru kita ketahui karena sekarang lagi proses untuk pendataan kembali, pengukuran dan lain sebagainya,” ujarnya.
Baca Juga: Sempat Berusaha Melarikan Diri, Penyelundup Kayu Taki Dilimpahkan ke Kejari Batam
Ia melanjutkan, angka stunting di Provinsi Kepri pada 2024 diharapkan berada diangka 10,2 persen. Sebab, target nasional sendiri berada di angka 14 persen.
Sehingga, jika mengikuti target nasional sebesar 14 persen, maka tidak akan tercapai jika dikalkulasikan secara nasional.
”Karena kita sudah di angka 17,6 tahun 2021, maka nanti jatuhnya di 2024 itu 10,2 persen,” katanya.
Dijelaskannya, program terdekat dari BKKBN dalam menurunkan angka stunting dengan menggerakkan seluruh pengambil kebijakan.
Baca Juga: 7 Perusahaan Perkapalan Belanda Jajaki Investasi Maritim di Kota Batam
Selanjutnya, BKKBN juga menyosialisasikan mengenai 1.000 hari pertama kehidupan dengan membentuk tim pendamping setiap desa.
Tim ini, katanya, mendampingi calon pengantin maupun remaja pada 3 bulan sebelum menikah.
”Supaya pada saat dia mau menikah nanti, dia siap menikah dan siap hamil,” tuturnya.
Begitu juga dengan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dengan mengikuti program KB, tentunya angka stunting juga semakin bisa ditekan. Sehingga, BKKBN sosialisasikan KB dalam bentuk implan dan lainnya.
Baca Juga: 20 Kasus Omicron XBB 1 Ditemukan di Kepri, Ada Dari Batam
”Saya berharap bagi masyarakat Kepri, mari kita sukseskan program keluarga berencana ini. Supaya tidak ada lagi orang meninggal karena melahirkan, bayi lahir meninggal dan terutama tidak ada lagi anak lahir stunting,” bebernya.
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang butuh KB, diberikan secara gratis oleh BKKBN. Namun, peserta yang mau mengikuti KB ini hanya dibebankan biaya jasa. Meski begitu, biaya jasa tenaga kesehatan itu sudah diatur oleh pemerintah daerah dan ada batasan-batasannya.
Namun, jika pelayanan KB yang sifatnya mobile melalui mobil KB, tidak dipungut biaya apapun. Sehingga, kepada masyarakat diharapkan untuk menghadiri mobil KB keliling, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu.
Baca Juga: BIB Hang Nadim Dikembangkan Sebagai Bandara Ikonik di Batam dan Kepri
”Kami juga ada perjanjian bagi pasangan yang tidak mau punya anak lagi, itu pun gratis di rumah sakit. Kalau di Batam ada Rumah Sakit Bunda Halimah, Rumah Sakit Graha Hermine dan itu gratis. Kalau yang ini, syaratnya tentu ibu yang sudah punya anak dua atau lebih dari dua, usianya juga di atas 35, dan disetujui oleh suaminya pastinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang juga sebagai Ketua Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, juga mengajak semua pihak untuk bahu membahu dalam menekan laju stunting di Kota Batam.
Baca Juga: Ekspor-Impor Batam Turun, Pengusaha Mulai Khawatir
Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada semua pihak, karena beberapa waktu yang lalu Kota Batam terpilih sebagai kota penanganan stunting terbaik di Provinsi Kepri.
”Mudah-mudahan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat ini bisa lebih memperkuat tekad kita untuk betul-betul serius dan sungguh-sungguh,” imbuhnya.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah
