Sabtu, 19 Oktober 2024

BMPS Berharap Ada Pemerataan Siswa Baru ke Sekolah Swasta

Berita Terkait

spot_img
8025ed87 109c 4344 b094 cfd6c95e9b52
Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar (SD) Yos Sudarso III Batuaji di Kelurahan Tanjunguncang. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Sekolah swasta di Kota Batam umumnya masih kekurangan siswa baru. Perlu dukungan dari pemerintah agar sekolah-sekolah yang dikelolah oleh Yayasan ini juga memenuhi kuota daya tampung ideal mereka.

Ini disampaikan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan yang menyikapi polemik kuota daya tampung sekolah negeri yang ada di kota Batam.

Seperti diketahui dalam beberapa tahapan PPDB yang sudah dilalui, peserta didik yang mendaftar ke sekolah negeri jauh melebihi kuota daya tampung. Hingga saat ini orangtua ataupun calon peserta didik tetap bersikeras untuk bisa masuk ke sekolah negeri.

“Ini persoalan tiap tahun. Kalau musim PPDB pasti begini. Padahal ada ribuan loh sekolah swasta di Batam ini. Jalan keluar dari pemerintah belum ada agar ada keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta ini,” ujarnya.

Baca Juga: Hari Pertama Pendaftar Jalur Afirmasi dan Prestasi SMP di Batam Tembus 4.692 Orang

Persoalan kekurangan siswa bagi sekolah swasta ini sebut Raihan, sudah lazim terjadi setiap tahunnya. Berulang kali melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait namun hasilnya tetap sama. PPDB sekolah swasta saat ini umumnya masih dibawa angka 80 persen. Artinya angka kuota ideal jauh belum terpenuhi.

“Rata-rata masih kekurangan siswa kami. Mau diapain lagi? Ini suda takdir kami yang swasta. Tiap tahun kita bahas tapi tetap seperti ini. Kami hanya bisa membangun fasilitas yang lengkap dan tingkatkan mutu, biar dilirik oleh orangtua dan calon peserta didik. Bersaing dengan negeri ya paling dengan cara itu,” ujarnya.

Keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta terjadi, kata Raihan, sulit terjadi jika tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Program sekolah gratis yang dilakukan di sekolah negeri belum menyentuh ke sekolah swasta sehingga pandangan sekolah swasta mahal masih melekat dalam benak masyarakat.

“Kalau kami (sekolah swasta) terus menerus melawan takdir tidak bakal ada ujungnya, terkecuali pemerintah punya insiatif mencari solusi untuk sekolah swasta,” katanya.

Baca Juga: Ada Dana Bergulir Rp 10,5 Miliar untuk Pelaku UMKM di Batam

Seperti yang diutarakan sebelumnya, sekolah swasta di Batam, kata Raihan, sangat mampu untuk menampung semua siswa atau calon peserta didik baru baik dari tingkat SD hingga SMA dan SMK. Ada seribuan lebih sekolah swasta dan semuanya memiliki keunggulan dan karakter tersendiri.

Sebagaimana yang disampaikan diatas, sekolah swasta di Batam umumnya menerapkan hukum konsumen yang mana kualitas dan mutu jadi nilai jualnya. Mereka tidak bisa mengabaikan itu demi keberlangsungan sekolah.

“Saya kira semua sekolah swasta menonjolkan mutunya. Itulah nilai jualnya. Orang lihat bagus mutunya maka masuk ke sekolah swasta,” katanya.

Sejumlah Kepala sekolah swasta lainnya di Batuaji dan Sagulung juga menyampaikan pandangan yang sama. Dukungan pemerintah untuk pemerataan siswa sekolah negeri dan swasta sangat dibutuhkan.

Sekolah swasta yang meskipun selalu mengedepankan mutu tatap tidak akan bisa bersaing dengan sekolah swasta karena alasan biaya pendidikan.

Baca Juga: Tegakkan Perda Sampah, Satgas Kecamatan Maksimalkan Patroli Pengawasan Hingga ke Pemukiman

“Nah ini yang perlu diperhatikan agar ada solusi yang tepat. Swasta memang berbayar tapi, dengan situasi yang ada di Batam saat ini, SPP dan biaya Pendidikan di sekolah swasta umumnya terjangkau kok. Di tempat kami ini saja banyak kok dari kalangan kalangan menengah kebawa yang anaknya sekolah di sini,” ujar Kepala Sekolah Yos Sudarso III Batuaji Marianus Sihotang.

Senada disampaikan oleh Kepala Sekolah Prima School Batuaji Priston Silalahi yang mengaku biaya SPP sekolah swasta saat ini cukup bersaing. Dalam arti hampir sama di setiap sekolah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan.

“Persoalannya ada pada kebijakan pemerintah. Pemerataan siswa ke sekolah swasta ini juga harus dibuat melalui program-program yang mendukung sekolah swasta yang selama ini disebut sebagai mitra pemerintah. Itu yang perlu diperhatikan agar polemik daya tampung sekolah negeri dan swasta bisa seimbang,” ujar Priston. (*)

Reporter: Eusebius Sara

spot_img

Update