batampos — “Sekarang saatnya masuk ke Batam,” ajak Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dengan nada mantap. Ia tengah bicara soal dua peraturan baru yang disebutnya akan mengubah peta investasi di kota industri ini: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025.
Dalam dua beleid anyar itu, BP Batam untuk pertama kalinya memegang kendali penuh atas ribuan izin usaha di kawasan otorita. Tidak ada lagi tumpang tindih antara BP Batam dan pemerintah daerah, begitu juga pemerintah pusat. Semua proses perizinan kini terpusat di satu pintu di tangan lembaga yang dipimpin Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra tersebut.
“Investor tak perlu lagi khawatir soal tumpang tindih kewenangan. Kami menjamin kepastian hukum dan efisiensi,” kata Li Claudia, Senin (3/11).
Ia menyebut, langkah itu sebagai reformasi paling signifikan dalam dua dekade terakhir sejak Batam kembali di bawah kendali pemerintah pusat.
Optimismenya pun tidak datang tanpa alasan. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Batam mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahun ini yang dipatok Rp36,9 triliun. Angka itu melonjak 74,94 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp19,24 triliun, berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kenaikan tajam ini, menurut laporan BP Batam, didorong oleh lonjakan investasi dalam negeri (PMDN) yang tumbuh hingga 147,85 persen, dari Rp5,99 triliun menjadi Rp14,85 triliun.
“Ini menunjukkan kepercayaan diri pengusaha lokal terhadap stabilitas kebijakan dan arah ekonomi Batam,” ujarnya.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) juga masih kuat. Nilainya naik dari Rp13,25 triliun menjadi Rp18,81 triliun, setara pertumbuhan 41,97 persen. Singapura tetap menjadi sumber investasi terbesar, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Diversifikasi sektor juga semakin lebar, mencakup industri logistik, manufaktur, energi, dan teknologi informasi. Kinerja impresif itu, menurut Li Claudia, adalah hasil dari upaya BP Batam memadukan kebijakan fiskal dan kemudahan regulasi.
“Kami bukan hanya bicara izin, tapi ekosistem. Dari tanah, pelabuhan, energi, sampai SDM, semua kami siapkan untuk mendukung investor,” katanya.
Ia mencontohkan bagaimana digitalisasi perizinan kini memungkinkan proses pengajuan dan persetujuan hanya dalam hitungan hari. “Dulu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan. Sekarang semua terpantau secara real time,” tambahnya.
Namun, sejumlah pengusaha juga masih menunggu uji konsistensi oleh BP Batam. Li Claudia mengaku paham skeptisisme itu. Katanya, tantangan utama justru memastikan seluruh biro di bawah BP Batam bergerak seirama.
“Kami harus menjaga momentum. Jangan sampai perubahan besar ini malah tersandera oleh cara lama,” ujarnya.
Fokus BP Batam ke depan adalah memperkuat sektor industri berkelanjutan dan logistik global, sejalan dengan arah kerja sama ekonomi kawasan. Pihaknya ingin Batam bukan hanya pintu gerbang, tapi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia bagian barat.
Dengan investasi yang terus mengalir dan regulasi yang makin terintegrasi, Bandar Dunia Madani mulai menata ulang reputasinya. Bukan sekadar kawasan industri lama yang penuh pabrik, tetapi laboratorium kebijakan investasi modern.
“Batam harus berlari lebih cepat. Dan sekarang, jalannya sudah dibuka lebar,” kata Li Claudia. (*)
Reporter: Arjuna