batampos – Kota Batam semakin mempertegas posisinya sebagai wilayah strategis nasional dengan menjalin kerja sama formal bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan BPS RI, pada Kamis (5/6), di Balairungsari, Batam.
Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meneken MoU tersebut bersama Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Penandatanganan turut disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, beserta jajaran pejabat di lingkup BP Batam, Pemko Batam, dan BPS.
Amsakar menyampaikan, sinergi data untuk memperkuat arah pembangunan mesti digalakkan. Kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh kebijakan yang diambil tidak akan tercapai kalau tidak didukung dengan data yang valid, kuat, dan sahih. MoU ini kami harapkan benar-benar memberikan hasil yang baik dan menggeliatkan roda investasi serta pertumbuhan ekonomi di Batam,” ujarnya.
Ia berharap, kerja sama ini dapat memperkuat sistem pendataan khususnya di sektor industri dan investasi, dua pilar utama penggerak ekonomi Batam. Batam saat ini memiliki 31 kawasan industri dengan 631 industri besar-menengah dan 135 industri galangan kapal.
“Batam menyumbang sekitar 66 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri. Sektor industri dan investasi menjadi penopang utama. Karena itu, kami dorong keterlibatan sektor industri dalam kegiatan sensus. BP Batam siap berkontribusi menyediakan data yang diperlukan,” kata Amsakar.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik komitmen BP Batam dan Pemko Batam dalam membangun sinergi data. Ia menyebut, kolaborasi ini sebagai langkah konkret menuju penyajian data yang berkualitas dan dapat menjadi model nasional.
“MoU ini adalah penanda sinergi yang sangat kuat antara BPS dengan Batam. Kami sangat mengapresiasi respon positif dari BP Batam dan Pemko Batam. Ini langkah konkrit untuk menyajikan data valid guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” kata dia.
Menurutnya, dengan semangat dan kerja sama lintas institusi yang solid, Batam memiliki semua prasyarat untuk dijadikan sebagai pilot project nasional dalam penyelenggaraan statistik yang terintegrasi dan partisipatif.
“Sinergi yang kuat, statistik yang berkualitas dan akurat, itulah kunci. Kota Batam dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia. Inilah awal yang sangat positif,” kata Amalia.
Peran statistik semakin krusial dalam menyongsong masa depan pembangunan nasional, di mana data bukan hanya menjadi pelengkap, tapi landasan utama bagi pengambilan keputusan di semua sektor.
Selain aspek teknis, MoU ini juga akan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pendataan elektronik, serta perluasan cakupan data yang mencerminkan dinamika ekonomi lokal di Batam secara riil dan terkini.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan akurasi data sektoral di Batam, namun juga menjadi katalisator untuk penguatan sistem statistik nasional yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata daerah. (*)
Reporter: Arjuna