batampos – Pemerintah Kota Batam butuh setidaknya Rp 10 triliun untuk mengakomodir seluruh usulan yang diterima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang tengah berlangsung.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan usulan pembangunan seluruh Kota Batam belum sebanding dengan kemampuan APBD Kota Batam. Untuk itu, usulan yang masuk akan dirunut berdasarkan skala prioritas untuk dikerjakan.
“Setidaknya perlu Rp 9 triliun hingga Rp 10 triliun untuk merealisasikan seluruh usulan masyarakat, sementara kemampuan APBD baru di kisaran Rp 2,8 triliun hingga Rp 3,2 triliun,” kata dia, Senin (16/1).
Baca Juga: Jaksa Kembali Periksa Saksi Dugaan Korupsi SIMRS BP Batam
Sementara itu, sumber pendapatan daerah hanya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Amsakar terus berupaya menstimulus peningkatan ekonomi melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur.
“Ini mungkin kelihatan sederhana, Batam yang molek atau cantik didukung infrastruktur yang lengkap apa hubungannya dengan pendapatan daerah,” ujar Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Tembesi tahun 2023 digelar beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga: BIB Buka Rute Penerbangan Batam-Korea Selatan di Februari
Amsakar juga menerangkan, infrastruktur yang mumpuni tentu saja akan menjadi bahan studi daerah lain. Selain itu akan ramai wisatawan maupun investor ke Batam.
Ia melanjutkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga Kepala BP Batam juga sedang fokus mengembangkan bandara, pelabuhan hingga rencana KEK Kesehatan di Sekupang. Jika bandara selesai, akan ada penerbangan internasional langsung. Akan diuntungkan pemilik transportasi hingga UMKM. Multiplier effect (efek ganda) yang sangat luar biasa. Kalau infrastruktur selesai, ekonomi akan sangat meningkat. (*)
Reporter : YULITAVIA
