batampos – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (Caknur) meminta pengelola air perbaiki layanan, serta mengoptimalkan distribusi. Hal itu disebabkan banyaknya warga dari kalangan dunia usaha dan masyarakat biasa, mengeluh karena air sering bermasalah.
Nuryanto mengatakan, sesuai dengan undang-undang dasar 1945 di pasal 33 itu disebutkan bahwa air, bumi dan seisinya itu dikuasai oleh negara. Dan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakatnya.
“Makanya terkait masalah air di Batam ini juga dikelola oleh negara. Nah, sekarang kita fokus tentang air dan kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia yang ada di Batam. Dan dalam satu atau dua tahun terakhir di Batam ini terkait pengelolaan air dan distribusi air mengalami banyak kendala,” katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (12/12).
Ia mengatakan, banyak keluhan dari berbagai pihak yang terkena dampak pengelolaan air bersih yang kurang maksimal.
“BP Batam sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola air ini dan kemudian mengkerjasamakan dengan pihak ketiga atau siapapun itu harus bertanggungjawab,” tambahnya.
Baca Juga:Â Perjuangkan Infrastruktur, Air, hingga Pendidikan, Nuryanto Sebut Jabatan Adalah Amanah dari Masyarakat
Menurut Nuryanto, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan dna tidak mau tahu siapa pun perusahaan yang bertugas untuk mengurusi masalah air ini. Tetapi masyarakat mau distribusinya lancar dengan kualitas maksimal kepada masyarakat.
“Kualitasnya, dan juga kuantitasnya jangan sampai tersendat. Nah, saya dapat keluhan hampir di seluruh Kota Batam, termasuk dari pengusaha hotel dan restoran yang menghubungi saya karena mati air. Ini luar biasa dampaknya,” katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam tersebut mengatakan tidak lancarnya distribusi air berdampak ke sejumlah aspek masyarakat. Apalagi Batam adalah daerah yang juga perekonomiannya banyak yang menjual jasa.
“Batam ini adalah daerah pariwisata. Artinya dampak ekonomi yang timbul karena mati air itu sangat luar biasa. Bahkan hotel berbintang pun sering kali mengeluh karena mati air ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan, DPRD Batam sudah beberapa kali memanggil BP Batam terkait masalah air yang banyak dikeluhkan masyarakat. Dari sejumlah pertemuan dengan BP Batam dan pengelola air bersih tersebut, sejumlah alasan dikemukakan terkait alasan mati air. Ada yang pipa bocor. Ada juga yang terkena alat berat saat pengerjaan jalan.
“Lah, kalau ini dibilang musibah atau kecelakaan kok terjadi berkali-kali. Belajarlah dari peristiwa sebelumnya dan harus ada antisipasi dong dari mereka (pihak pengelola air bersih),” katanya.
Solusi untuk mengatasi masalah distribusi air bersih di Batam ini harus ada. Tentunya bagaimana masyarakat bisa terbantu saat distribusi air terganggu.
Baca Juga:Â Proses Normalisasi Masih Berlangsung, Warga Bengkong Keluhkan Terhentinya Suplai Air
“Yang paling pertama adalah informasikan kepada masyarakat mengenai aliran air yang terganggu. Jadi ada upaya antisipatif dari masyarakat,” katanya.
Dan yang paling utama adalah kompensasi kepada masyarakat yang terdampak matinya aliran air bersih.
“Intinya, jangan sampai masyarakat di Batam ini tidak bisa mendapatkan air. Bagaimana solusinya agar masyarakat bisa mendapatkan air. Kalau masyarakat terlambat bayar air langsung dieksekusi, sebaliknya kalau distribusi air bermasalah, harus ada kompensasi,” tegasnya.
Menurut Caknur, kompensasi dari pengelola air bersih ke masyarakat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi ada asas keadilan.
Baca Juga:Â Nuryanto Minta Peningkatan Distribusi Gas 3 Kg
“Kalau terlambat bayar, denda. Bahkan meterannya langsung dicabut. Nah kalau ada kesalahan dari pengelola air bersih harus ada tanggung jawabnya,” katanya.
Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi harus ditopang dengan ketersediaan air bersih yang mumpuni.
“Nah jangan gara-gara air ini, investor enggan masuk ke Batam,” katanya.
Saat ini di kalangan masyarakat banyak berpendapat bahwa pelayanan dan distribusi air bersih di Batam lebih baik saat dikelola PT ATB.
“Transisi dari ATB itu sudah 2-3 tahun. Dan di masyarakat itu menilai bahwa saat ini tidak kunjung lebih baik dari pengelola sebelumnya,” katanya.
Reporter: ALFIAN LUMBAN GAOL
