batampos – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah di Indonesia mengkhawatirkan kalangan pengusaha di Kepri. Pasalnya, sektor yang terdampak sama dengan sektor industri mayoritas di Kepri, yaitu manufaktur yang bersifat padat karya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Makruf Maulana, mengatakan
bahwa di Jawa Barat dan Jawa Tengah sejumlah industri padat karya yang bergerak di
sektor garmen dan alas kaki mulai melakukan PHK massal. Hal ini sebagai akibat turunnya pesanan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok.
Menurunnya permintaan dari negara-negara tersebut karena kondisi ekonomi mereka sedang merosot tajam.
”Persoalannya negara-negara tersebut juga adalah negara utama tujuan ekspor Kepri,” ujar Makruf, Minggu (20/11/2022).
Gambaran itulah, menurut Makruf, yang mengkhawatirkan para pengusaha di Kepri. Musababnya, mayoritas industri di Kepri juga bersifat padat karya, yang mempekerjakan ribuan karyawan.
”Bisa dibayangkan jika produk manufaktur Kepri juga merosot, bukan tidak mungkin industri di Kepri, terutama Batam, akan melakukan pengurangan produksi,” kata Makruf.
”Jika kondisi ini terjadi maka akan ada pengurangan karyawan besar-besaran dan akan menambah pengangguran di Batam yang sudah mencapai 9 persen,” ujarnya.
Menurut Makruf, ancaman resesi global 2023 yang mulai dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, harus disikapi serius untuk mencegah terjadinya PHK massal di Kepri.
Selain itu, pengangguran yang tinggi pun mesti dicarikan jalan keluarnya. Kadin Kepri sebagai induk organisasi asosiasi usaha akan menggelar diskusi atau rembuk ekonomi pada akhir November ini. Kadin mengundang Kemenko Perekonomian, Gubernur Kepri, wali kota/bupati se-Kepri, dan kepala BP Batam.
Kegiatan ini akan membahas rumusan program ekonomi unggulan di masing-masing daerah, dan langkah
antisipatif terhadap dampak krisis global di Kepri.
”Makanya saya minta semua kepala daerah dan kepala BP Batam harus hadir tanpa diwakilkan. Ayo, kita tanggalkan atribut politik masing-masing. Kita cari jalan keluar bagaimana meningkatkan ekonomi
di Kepri ini. bagaimana kita mengantisipasi resesi global 2023 dan kita sama-sama cari solusinya,” katanya.
”Dampak resesi ini sudah pasti akan menghantam sektor riil yang artinya perusahaan bisa saja melakukan
pemutusan hubungan kerja. Kami khawatir jangan sampai ini terjadi. Pemda di tujuh kabupaten/kota dan gubernur harus saling sinergi. Mari kita bahas program unggulan agar ekonomi Kepri semakin tumbuh berkembang,” ujarnya.
”Situasi ini sangat dilematis bagi industri. Karena secara fundamental ekonomi kita masih kuat. Tapi ekonomi kita juga dipengaruhi oleh situasi global,” tambahnya.
Makruf mengatakan, problem utama saat ini adalah rendahnya investasi berkualitas yang mampu menyediakan lapangan kerja baru agar masalah pengangguran bisa berkurang.Menarik investasi ini juga
bukan persoalan mudah di tengah situasi global yang tidak pasti.
Selain kepala daerah, Kadin juga akan mengundang semua pemangku kepentingan dan asosiasi pengusaha yang ada di Kepri. Jadi, pelaku usaha nanti bisa langsung berinteraksi dengan kepala daerah dan
pemangku kepentingan mengenai kendala di lapangan dalam hal menjalankan usahanya. Sebaliknya, kepala daerah juga bisa mengetahui langsung apa kendala yang dialami pengusaha di lapangan.
”Kalau masing-masing sudah tahu apa kendala yang ada di lapangan, maka mari bersama-sama mencari solusinya dan langsung menerapkannya di daerah masing-masing,” katanya.
Reporter: Alfian Lumban Gaol
