batampos – Sebanyak 58 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Batam telah menerima dana bergulir senilai Rp5,5 miliar pada tahun lalu. Dana tersebut berasal dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp10,5 miliar.
Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, mengungkapkan bahwa skema pembiayaan ini menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan lagi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016.
“Ini sistemnya BLUD, karena sejak 2015 terakhir menggunakan APBD. Sejak 2016 sampai sekarang, tidak ada lagi target support dari APBD,” ujar Zulfahri, Jumat (7/2).
Menurut Zulfahri, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara maksimal dengan menggelar roadshow ke 12 kecamatan di Batam serta melalui bimbingan teknis (bimtek) yang juga melibatkan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Batam.
Namun, antusiasme masyarakat untuk mengakses dana ini masih terbilang rendah, terutama pasca pandemi Covid-19.
“Kami melihat masyarakat masih berhati-hati. Padahal, bunga pinjaman ini sudah sangat rendah, di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu hanya 4 persen per tahun,” jelasnya.
Adapun plafon pinjaman yang ditawarkan mencapai Rp150 juta untuk usaha mikro dan Rp300 juta untuk koperasi dengan tenor hingga lima tahun.
Meskipun suku bunga ringan dan tenor panjang, kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah persyaratan jaminan. Tidak semua pelaku usaha memiliki sertifikat rumah sebagai agunan, sehingga mereka kesulitan mengakses pinjaman ini.
Tahun ini, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menargetkan penyaluran dana sebesar Rp 11 miliar.
Zulfahri berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengembangkan bisnis mereka, terutama di sektor perdagangan dan jasa, termasuk kuliner yang menjadi mayoritas penerima manfaat.
“Dengan bunga rendah dan tenor panjang, cicilan tiap bulannya tidak akan memberatkan pelaku usaha. Kami harap ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya. (*)
Reporter: Aziz Maulana
