Jumat, 20 September 2024
spot_img

Debat Caleg Batam Pos Dapil IV Kepri, Ini Program yang Disampaikan Para Caleg

Berita Terkait

spot_img
Debat Caleg Batam Pos 2 F Cecep Mulyana e1702529924744
Tiga calon Legeslatif DPRD Kepri dapil 4 yaitu Asmin Patros, Hermanto Yuannata dan Lhi Khai mengikuti debat caleg yang digelar Batam Pos di Hotel Four Points, Rabu (13/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Debat Calon Legislatif (Caleg) Batam Pos kembali digelar di Four Points by Sheraton, Rabu (13/12). Kali ini dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Batam Kota, Bengkong, Lubukbaja, dan Batuampar, di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Debat Caleg Batam Pos ini sedikti berbeda dan menarik karena menghadirkan tiga caleg keturunan Tionghoa yakni Hermanto Yuannata, Asmin Patros, dan Lik Khai.



Sebelum debat berlangsung, masing-masing caleg menyampaikan program-program mereka. Seperti pendatang baru, Hermanto Yuannata dari Partai Politik Perindo, ia menyampaikan persoalan PMK 119 tahun 2019 yang di nilai membunuh sektor UMKM di Kepri.

“Sektor tersebut saya rasa menjadi anjlok dan gulung tikar karena kebijakan tersebut. Tentunya hal ini perlu diperjuangkan sebab dalam waktu 4 tahun terakhir belum ada solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga: Kapal Pelni Harus Pindah ke Pelabuhan Bintang 99 Demi Pelayanan yang Lebih Baik

Tak hanya itu, ia juga meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang kembali. Oleh karena itu sektor UMKM menjadi fokus kedepannya.

“Sebab mendorong pertumbuhan UMKM ini harus fokus dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, caleg dari Partai Politik Nasdem, yang telah dikenal warga Batam sebagai ketua Komisi 1 DPRD Batam, Lik Khai, menyampaikan bahwa kinerja ia selama menjadi wakil rakyat Kota Batam memiliki karakter lebih langsung kepada eksekusi.

“Selama dua periode di DPRD Batam, saya melihat kekuatan legislatif ini terbatas. Jika nantinya terpilih di DPRD Kepri, inilah karakter saya yang tetap melekat. Misalnya ada persoalan banjir dan air mati di sinilah peran saya untuk bersuara dan membantu masyarakat,” terangnya.

Sementara itu dari caleg pertahanan (incumbent), Asmin Patros dari Partai Politik Golkar, menyampaikan, baginya menjadi anggota DPRD Kepri ini suatu pilihan hidup.

“Sebagai anggota DPRD periode pertama, dan sejak awal sampai saat Ini saya bertugas di komisi keuangan dan anggaran,” ujarnya.

Baca Juga: Terbukti Kendalikan Peredaran Sabu dari Lapas, Alfazil Divonis Hukuman Mati

Mengenai program memang masih ada hal yang perlu dibenahi. Antara lain menyatukan program industri pariwisata yang ada di 7 kabupaten dan kota di Kepri serta membuat kalender event terkoneksi dengan baik.

“Koneksivitas satu kabupaten dengan lainnya masih ada kendala soal waktu jarak tempuh. Jika diizinkan mendapatkan amanah kembali, program ini akan kami selesaikan,” terangnya.

Kedua caleg yakni Lik Khai dan Hermanto Yuannata juga memberikan kritikan kinerja Asmin Patros sebagai incumbet selama ini. Menurut keduanya, dari keseluruhan belum ada terlihat ada suatu pergerakan, salah satunya persoalan listrik dan air mati.

“Saya lihat dari DPRD Kepri dalam hal ini juga kurang bersuara. Sebagai wakil rakyat tugasnya ialah menyelesaikan masalah , maka tujuan saya maju ke DPRD Kepri karena ingin melihat apakah benar tidak bisa bersuara,” sebutnya.

Contoh yang paling krusial adalah persoalan air mati dan listrik yang kerap bersuara dalam hal ini hanya DPRD Batam.

Sementara itu, Hermanto Yuannata, juga menyuarakan persoalan krisis air yang belakang ini menjadi atensi masyarakat.

“Terutama saat ATB tidak mengelola lagi air di Batam diambil alih oleh SPAM justru banyak menimbulkan masalah,” kata dia.

Baca Juga: Mudik Nataru, Ini Jadwal dan Harga Tiket Kapal di Pelabuhan Domestik Sekupang

Alasan dari pengelola air saat ini selalu tentang pipa yang rusak akibat excavator. Ia menduga hal ini bentuk kesengajaan.

“Harusnya dari kontraktor bisa mendeteksi jarak pipa dengan pelajari jalan yang dikerjakan. Masalah air mati ini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Asmin Patros, mengatakan masalah air mati memang benar semenjak diputuskan kerja sama dengan PT ATB, pelayanan air saat ini ke masyarakat langsung menurun atau dibilang gagal.

“Sebagai konsumen selalu mengalami kerugian ini terus menerus. Tentunya dari kami di DPRD Kepri juga menyuarakan, mungkin memang beda penyampaiannya saja,” sebutnya.

Sebab, dalam hal ini lingkup kerja DPRD Kepri dan Kota Batam memang berbeda untuk menangani persoalan air ini.

“Kalau strategis tentu di kota, karena bersinggungan langsung berdampak ke masyarakat, sekali lagi persoalan menangani air ini ialah kerja bersama,” pungkasnya (*)

 

Reporter: Azis Maulana

spot_img
spot_img

Update