batampos – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Batam pada Kamis (6/2).
Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang hingga kini belum ada kejelasan.
Ketua FSPMI Batam, Yepet Ramon, menyatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak kunjung merespons tuntutan buruh.
“Meski hari ini hari kerja, perjuangan tetap harus dilakukan. Sudah dua hingga tiga bulan kami menuntut penetapan UMSK sesuai rekomendasi, namun belum ada keputusan,” ujarnya.
Baca Juga:Â Ombudsman Nilai Operasi Pasar Tak Efektif, Lebih Baik Tambah Stok Gas di Pangkalan
Ia menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi serupa akan terus dilakukan, bahkan hingga bulan suci Ramadan. Selain penetapan UMSK, demonstran juga menyuarakan enam tuntutan utama, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan penetapan UMSK yang seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) serta arahan dari Presiden Prabowo.
“Kami meminta Pemko Batam segera merevisi usulan UMSK dan mengajukan angka yang pasti kepada Gubernur Kepri agar segera ditetapkan,” kata Yepet.
Selain itu, para buruh juga menolak rencana kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta wacana penggunaan asuransi kesehatan swasta, yang dinilai akan membebani pekerja dengan pemotongan upah.
Baca Juga:Â Batam Andalkan MICE, Sektor Pariwisata Diharapkan Tetap Tumbuh di Tengah Efisiensi Anggaran
“Kami juga mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru,” tegasnya.
Aksi demonstrasi ini menjadi bentuk perlawanan buruh terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mereka. Mereka berjanji akan terus berjuang hingga tuntutan dipenuhi oleh pemerintah. (*)
Reporter: Azis Maulana
