Jumat, 20 September 2024
spot_img

Dewan Minta Disnaker Batam Tambah Perusahaan Ikut Bursa Kerja

Berita Terkait

spot_img
Pencaker Dalil Harahap
Ilustrasi. Pencari kerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam akan menyelenggarakan bursa kerja Job Fair 2022 Batam selama dua hari pada 7-8 November mendatang di SP Plaza. Hingga saat ini, ada 32 perusahaan yang berpartisipasi dalam pencarian tenaga kerja.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Mochamad Mustofa mengatakan, bursa kerja yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Batam ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Namun, jumlah perusahaan yang berpartisipasi masih sangat minim.



“Maka saya berharap kepada Disnaker sebelum ini dijalankan untuk menghubungi pengusaha-pengusaha yang di Mukakuning, Panbil, dan lainnya untuk juga ikut,” ujarnya, Rabu (2/11).

Baca Juga: Job Fair Batam 2022 Gratis, Tersedia 1.880 Lowongan Kerja

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan bursa kerja ini tidak termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disnaker Kota Batam tahun 2022. Kegiatan ini baru dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu.

Bursa kerja ini dilaksanakan karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan kepada DPRD Batam. Sementara disisi lain, perusahaan terus mencari tenaga kerja baru.

“Hal ini tentu Disnaker harus mengambil posisi di bidang penempatan tenaga kerjanya, harus membuat yang namanya bursa kerja,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Disnaker Kota Batam tahun 2022 ini juga melaksanakan bursa kerja. Tapi bursa kerja itu dilakukan secara online atau dalam jaringan. Sehingga diusulkan untuk digelar bursa kerja yang dilakukan dengan tatap muka.

Baca Juga: Kasus Ginjal Akut di Kepri Bertambah

“Maka kemarin disepakati dengan anggaran Rp400 juta di APBDP 2022 untuk dilaksanakan bursa kerja. Alhamdulillah sudah dijadwalkan hari senin besok job fair. Cuma masukan untuk Disnaker supaya perusahaannya ditambah karena hanya 32 saja. Perusahaan di Batam ini berserak, contoh ada perusahaan baru, perusahaan galangan kapal, ajak mereka untuk membuka lapangan kerja melalui job fair ini,” tegasnya.

Dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batam, menurut anggota DPRD dari fraksi PKS itu, Disnaker harus kreatif. Disnaker katanya, jangan hanya menyelesaikan permasalahan tentang perselisihan hubungan kerja. Akibatnya, bidang penempatan tenaga kerja di Disnaker Kota Batam ini tingkat indikatornya sangat rendah.

Banyak masyarakat yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Disnaker sebagai regulator, harus kerja sama dan komunikasi dengan penyedia jasa kerja untuk membantu bagaimana warga Batam mendapatkan pekerjaan.

“Maka di bidang penempatan kerja ini lah yang harusnya juga menjadi leading sektor yang jalan. Karena kita daerah industri, penempatan tenaga kerja kita kritik keras. Mereka hanya menawarkan kerja keluar negeri seperti ke Jepang dan lainnya. Jangan jauh-jauh, Batam saja dimaksimalkan, bidang penempatan kerja itu dioptimalkan, kalau butuh anggaran ngomong, butuh anggaran, apa kegiatannya ngomong,” tegasnya lagi.

Baca Juga: KLHK Sediakan 148 Ribu Hektar Hutan di Kepri untuk Digarap

Ia menambahkan, selama ini Disnaker Kota Batam hanya terfokus pada bursa kerja yang dilakukan secara daring. Padahal menurutnya, bursa kerja secara daring itu tidak cocok bagi seorang pencari kerja karena sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit.

“Ini lah yang sekarang kita coba lagi di 2022 yang kemarin tidak ada dianggarkan, lalu kita anggarkan lagi. Kita (Komisi IV DPRD Batam, red) masukkan posting anggaran sekitar Rp400 sampai Rp500 juta, maka inilah realisasinya,” katanya.

Ia juga melihat antusiasme masyarakat untuk ikut dalam bursa kerja ini sangan baik. Sehingga dengan adanya bursa kerja ini bisa menunjukkan sikap dari Pemerintah Kota Batam yang peduli dengan pengangguran di Kota Batam.

“Kalau Disnaker hanya mengurusi perselisihan hubungan industri, pelatihan yang duitnya banyak, terus yang untuk penempatan tenaga kerja ini tidak ada di urusi maka tidak pas. Maka penempatan tenaga kerja harus diurusi juga, butuh anggaran tinggal disusun kalau itu untuk masyarakat, saya rasa masyarakat akan mendukung,” imbuhnya. (*)

 

 

Reporter : Eggi Idriansyah

spot_img
spot_img

Update