batampos – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam menggelar dialog bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan tema “Arah Pembangunan Ekonomi 2025-2030” pada Jumat (24/1). Diskusi ini membahas berbagai strategi pembangunan ekonomi Batam di masa depan, termasuk masa transisi kepemimpinan daerah.
Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, menyatakan diskusi ini menjadi ajang penting untuk menggali rencana pembangunan ekonomi Batam dalam lima tahun ke depan, mengingat Batam akan memasuki masa transisi kepemimpinan dari Wali Kota Muhammad Rudi kepada Amsakar Achmad.
“Kami ingin mengonfirmasi visi dan misi Wali Kota Batam terpilih terkait arah pembangunan ekonomi ke depan. Saat ini, karena transisi belum sepenuhnya terealisasi, belum ada kesimpulan konkret. Kami berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota terpilih untuk membahas hal ini lebih mendalam,” ujar Jadi Rajagukguk.
Baca Juga: Soal Wacana Investasi Apple di Batam, Todotua: Masih Proses, Tak Ada Masalah
Dalam dialog tersebut, pihak BP Batam dan Pemko Batam menyampaikan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang meliputi penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Semua ini, menurut Jadi, menjadi pilar utama untuk menjaga Batam tetap menjadi salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia.
Salah satu isu yang juga dibahas adalah relevansi jabatan *ex-officio* Kepala BP Batam yang saat ini dijabat oleh Wali Kota Batam. Kadin Batam mengusulkan agar posisi ex-officio ini dievaluasi, dengan harapan kepala BP Batam diangkat langsung oleh Presiden RI dan memiliki kapasitas setingkat menteri.
“Tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga para pengusaha atau investor tidak perlu lagi ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah atau mengurus izin. Kami pernah melakukan pembahasan dengan para pengusaha, dan mereka menyatakan bahwa yang paling penting adalah kemudahan layanan perizinan dan kelancaran berbisnis, bukan siapa yang menjabat,” jelas Jadi.
Baca Juga: BP Batam Dorong Pengembangan Ekosistem MRO Lewat Rencana Induk Bandara Hang Nadim
Menurutnya, idealnya ada kebijakan berupa Keputusan Presiden (Keppres) yang memungkinkan BP Batam langsung berkomunikasi dengan Presiden. Selain itu, pelimpahan wewenang dari kementerian kepada BP Batam dan Pemko Batam juga perlu dilakukan agar pengusaha dapat menyelesaikan semua urusan di Batam tanpa harus ke pusat.
“Kami berharap kebijakan di Batam bisa lebih sederhana, simpel, dan sesuai dengan esensi pembangunan ekonomi lokal. Baik BP Batam maupun Pemko Batam harus lebih proaktif dan inovatif dalam mendukung dunia usaha,” ujarnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
