batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam secara resmi melarang sekolah-sekolah di wilayahnya untuk memungut biaya wisuda atau perpisahan dari orang tua siswa menjelang akhir tahun ajaran 2024/2025. Larangan tersebut juga mencakup pelaksanaan kegiatan wisuda secara keseluruhan.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) pada Kegiatan Wisuda atau Perpisahan di satuan pendidikan lingkungan Disdik Kota Batam. Surat tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepri.
Surat edaran ini juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Irwasda Polda Kepri selaku Ketua UPP Kepri, Ombudsman Kepri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Tim Saber Pungli Polresta Barelang, serta Inspektur Daerah Kota Batam.
UPP Kepri sebelumnya telah mengeluarkan surat nomor B/15/I/2025/UPP Prov. Kepri tertanggal 14 Maret 2025 yang merekomendasikan pengawasan ketat terhadap potensi pungli di lingkungan sekolah, khususnya menjelang kegiatan akhir tahun ajaran seperti wisuda dan perpisahan.
Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa wisuda maupun perpisahan tidak boleh dijadikan sebagai kegiatan wajib di sekolah. Ia meminta kepala satuan pendidikan untuk mematuhi aturan tersebut demi menghindari pelanggaran.
“Jika sekolah tetap melaksanakan kegiatan tersebut, maka harus dilakukan dengan ketentuan yang ketat dan tidak membebani orang tua siswa,” katanya, Senin (21/4).
Ia menambahkan, kegiatan seperti wisuda harus dilakukan secara sederhana, menggunakan fasilitas milik sekolah atau pemerintah, serta tidak bersifat wajib bagi seluruh siswa. Hal ini bertujuan untuk menjaga inklusivitas dan keadilan di lingkungan pendidikan.
Dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa biaya pelaksanaan kegiatan hanya boleh bersumber dari sponsor pihak ketiga atau swadaya orang tua murid yang sifatnya sukarela tanpa unsur paksaan.
Sekolah juga dilarang memberikan konsekuensi dalam bentuk apapun kepada siswa yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini untuk melindungi hak peserta didik dari tekanan atau diskriminasi.
“Pungutan liar, gratifikasi, atau bentuk suap dalam kegiatan wisuda dan perpisahan merupakan pelanggaran yang dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tri.
Melalui kebijakan ini, Disdik Batam berharap tidak ada lagi praktik pungutan yang membebani orang tua murid. Fokus utama pendidikan harus tetap diarahkan pada penguatan nilai-nilai inklusi, keadilan, dan integritas. (*)
Reporter: Arjuna