batampos – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Batam menyampaikan anggaran tahunan sebesar Rp 1 miliar untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Nilam Suri.Anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi biaya makan, gaji petugas, serta layanan dari tenaga ahli, psikolog, dan pembimbing agama.
“Anggaran ini disiapkan untuk kebutuhan operasional selama satu tahun. Kami tidak memberikan uang langsung kepada PMKS, melainkan memfokuskan pada penyediaan layanan dan dukungan di UPT,” kata Kepala Dinsos PM Batam, Leo Putra, Selasa (20/8).
Baca Juga: Banyak yang Rusak, DPRD Batam Tegaskan Perbaikan Lampu Jalan Tanggung Jawab Pemerintah
Untuk tahun 2025, Dinsos PM Batam juga berencana menganggarkan Rp 1 miliar untuk UPT Nilam Suri. Namun, DPRD Kota Batam telah memberikan masukan penting mengenai perlunya perbaikan fasilitas di UPT, khususnya untuk mencegah PMKS melarikan diri setelah dibawa ke tempat tersebut.
“Kami berencana melakukan revitalisasi gedung UPT Nilam Suri pada 2025 untuk meningkatkan pengelolaan dan kenyamanan. Kami menyadari bahwa pendekatan keras tidak efektif dalam menangani masalah sosial ini,” ujarnya.
Baca Juga: 36.443 Warga Batam Telah Miliki KTP Digital
Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keberadaan gelandangan di jalanan, terutama setelah razia dilakukan oleh Dinsos. Banyak PMKS yang melarikan diri karena menganggap tindakan tersebut sebagai penghukuman.
“Rencana kami adalah membenahi sistem agar dapat membatasi ruang gerak PMKS, sehingga mereka tidak mudah melarikan diri dari proses pembinaan,” tutupnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
