batampos – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan persoalan pengangguran di wilayahnya yang masih menjadi tantangan serius meski laju investasi tergolong tinggi.
Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri mencapai 6,8 persen dari sekitar satu juta angkatan kerja produktif.
“Artinya ada sekitar 70 ribu orang yang menganggur. Ini bukan hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga dari para pendatang yang datang ke Kepri, terutama Batam, untuk mencari pekerjaan,” katanya, Jumat (27/6).
Menurutnya, Batam yang menjadi pusat industri dan pariwisata menjelma sebagai magnet bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, ada anomali dalam persoalan ini: tingginya investasi dan ketersediaan lapangan kerja ternyata tak serta-merta menekan angka pengangguran.
Baca Juga: Orang Tua Keluhkan Anak Tak Bisa Daftar Sekolah Negeri, Pemerintah Diminta Hadirkan Solusi Nyata
Diky menjelaskan, banyak pencari kerja yang gagal terserap ke industri karena tidak memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan.
“Misalnya, ada lowongan barista, ribuan yang melamar tapi tidak ada yang diterima karena tidak punya sertifikasi barista. Begitu juga welder atau helper, ditolak semua karena tidak punya skill,” ujarnya.
Oleh karena itu, Disnakertrans Kepri kini fokus meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. “Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun, dan Batam. Ini yang akan kami dorong terus agar sesuai dengan kebutuhan industri,” tambah dia.
Lulusan SMA menjadi fokus Disnakertrans Kepri karena masih belum memiliki keahlian teknis tertentu. Program pelatihan kerja ini akan dilakukan secara masif dan menyeluruh.
Disnakertrans Kepri berkomitmen menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar bisa menurunkan angka pengangguran secara signifikan.
“Berbeda dengan lulusan SMK yang sudah punya dasar keahlian, banyak lulusan SMA yang belum siap masuk dunia kerja. Inilah yang menjadi fokus kami agar mereka bisa ikut pelatihan,” ujar Diky.
Baca Juga: Puluhan Bangunan di Jalan Tengku Sulung Dibongkar
Selain isu pengangguran, dia mengamini lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di banyak perusahaan di Kepri. Ia menyebut, masih banyak perusahaan yang abai terhadap aspek keselamatan pekerja mereka.
“Kami selalu mengingatkan para pelaku usaha untuk patuh pada penerapan K3. Ini penting untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.
Disnakertrans Kepri secara rutin melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 di perusahaan-perusahaan. Pihaknya tidak segan-segan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran.
“Sanksinya bisa ringan hingga berat. Sanksi terberat tentu saja adalah penutupan, pemblokiran, atau pencabutan izin usaha,” ujar Diky.
Ia berharap, para pengusaha di Kepri semakin sadar untuk penerapan K3, dan di saat yang sama juga ikut ambil bagian dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten melalui kolaborasi pelatihan dan rekrutmen.
“Kami hadir untuk melindungi dua pihak: pekerja dan dunia usaha. Kami ingin pertumbuhan ekonomi Kepri tidak hanya tinggi, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan,” kata Diky. (*)
Reporter: Arjuna