batampos– Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat melalui Pertamina telah meluncurkan aplikasi MyPertamina dengan QR Kendali untuk mengawasi distribusi subsidi BBM, sementara Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), memperkenalkan Fuel Card 5.0 sebagai alat kontrol kuota BBM bersubsidi di daerah.
Namun, langkah simultan ini dinilai berpotensi membingungkan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Safto Anggito Sianturi, menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
“Ada potensi tumpang tindih antara penggunaan Fuel Card 5.0 dan QR Kendali Pertamina. Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, melalui BPH Migas dan kementerian terkait, dengan pemerintah daerah,” kata Gabriel, Rabu (4/12).
Menurut Gabriel, pemerintah pusat hingga kini masih menyusun aturan dan mekanisme terkait pengelolaan dan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
BACA JUGA:Â Gabriel Gantikan Nuryanto di DPRD Batam
Oleh karena itu, politisi dari PDI-P menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penundaan sementara penerapan Fuel Card 5.0 hingga ada kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
“Konsolidasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingungan atau dampak negatif bagi masyarakat. Kita tidak ingin terjadi konflik implementasi yang justru merugikan penerima subsidi,” tambah Gabriel,
Meski begitu, Gabriel memberikan apresiasi terhadap upaya inovasi dari kedua pihak, baik pusat maupun daerah, yang sama-sama bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.
Namun ia mengingatkan bahwa tanpa sinkronisasi yang baik, tujuan tersebut sulit tercapai.
“Tujuan utamanya adalah memastikan subsidi ini tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang matang, kita dapat menghindari kendala teknis dan administrasi yang merugikan,” ujarnya.
Keputusan mengenai distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi dinilai krusial, terutama di tengah masyarakat yang kini mulai resah dengan kemungkinan kebijakan tumpang tindih.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan kebijakan yang solid, efektif, dan tidak membebani masyarakat. (*)
Reporter: Azis
