batampos– Penarikan retribusi sampah di Kota Batam diusulkan agar dilakukan secara terintegrasi melalui tagihan air bersih oleh PT Moya Indonesia. Usulan ini datang dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Muhammad Mustofa, sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor persampahan.
Menurut Mustofa, pelayanan persampahan di Batam saat ini terus membaik, namun belum diimbangi dengan sistem penarikan retribusi yang efisien dan digital. Ia menilai sistem konvensional sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan metode yang lebih modern dan terintegrasi.
“Kalau pelayanan terus meningkat, seharusnya sistem penarikan juga lebih tertata. Digitalisasi sangat penting agar retribusi bisa ditarik tepat waktu dan rutin,” kata Mustofa, kemarin.
Tahun ini, Pemko Batam menargetkan penerimaan retribusi sampah sebesar Rp57 miliar. Target itu naik signifikan karena adanya penambahan titik penarikan. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya baru menyentuh Rp14 miliar atau sekitar 25 persen dari target.
“Target Rp 57 persen itu masih jauh, padahal sudah masuk bulan Juli,” tegasnya.
BACA JUGA:Â Sampah Batam Tak Terkendali, DPRD Desak Pemko dan BP Segera Siapkan TPS
Melihat rendahnya capaian tersebut, Mustofa mengusulkan agar retribusi sampah digabungkan langsung dalam tagihan air rumah tangga yang dikelola PT Moya Indonesia. Ia menyebutkan, mayoritas pelanggan air memiliki tagihan minimal sekitar Rp35 ribu per bulan. Jika digabung dengan retribusi sampah sekitar Rp9 ribu, maka total tagihan berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per bulan.
“Angka itu masih sangat terjangkau. Tapi dampaknya besar untuk peningkatan pelayanan sampah. Karena kalau tertib dibayar, pengelolaan juga bisa makin maksimal,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa retribusi yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk menambah armada pengangkut sampah dan membenahi sejumlah persoalan pengelolaan sampah di lapangan. Ia berharap, usulan tersebut dapat menjadi pertimbangan serius Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan PAD dari sektor yang selama ini potensinya cukup besar.
“Ini soal efektivitas dan kemanfaatan. Kalau sistemnya jalan, pelayanan juga ikut meningkat,” tutupnya. (*)
Reporter: Yashinta