batampos – Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan tiket kapal Pelni melalui jalur resmi.
Dia menyoroti adanya dugaan praktik percaloan yang merugikan calon penumpang, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Situasi ini perlu segera diatasi untuk memastikan masyarakat yang hendak mudik dapat memperoleh tiket dengan harga wajar.
“Tiket itu kalau dibeli di situs resmi Pelni, tidak dapat, sudah habis. Tapi kalau lewat calo, ada, dan harganya berkali-kali lipat,” katanya, Rabu (11/12).
Dari informasi yang ia dapat, PT Pelni cabang Batam saat ini membagi penjualan tiket dalam dua gelombang. Tiket gelombang pertama disebut sudah habis, sementara gelombang kedua akan segera tersedia.
Ia meminta PT Pelni memastikan distribusi tiket gelombang kedua sampai langsung ke tangan masyarakat, bukan calo. Selain itu, pihaknya turut mempertanyakan mekanisme pembelian tiket secara daring, termasuk keharusan menyertakan identitas pembeli.
“Kita tidak tahu apakah pembelian online itu memerlukan identitas atau tidak. Kenapa ada orang yang diduga calo bisa menguasai tiket ini?” ujar pria yang akrab disapa Acang itu.
Lebih lanjut, dirinya mengimbau agar angkutan barang di kapal penumpang dikurangi selama masa Nataru, untuk memprioritaskan kebutuhan penumpang yang hendak mudik.
“Kalau bisa setop dulu (angkutan barang), atau minimal kurangi kuota muatan barangnya,” ujarnya.
Selain soal tiket, Acang juga mengingatkan pentingnya pengawasan oleh Satgas Nataru, termasuk peran kepolisian dalam memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat.
“Kami berharap, masyarakat yang mudik hingga kembali lagi ke Batam mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Hal lain yang disorot ialah potensi lonjakan harga bahan pokok selama Nataru. DPRD Batam mendorong pemerintah melakukan pengawasan ketat di pasar untuk menjaga stabilitas harga.
“Biasanya, saat demand tinggi, harga pangan naik tak terkendali. Pemerintah harus melakukan kontrol dan sidak pasar,” kata dia.
Sementara itu, ia meminta pemerintah memastikan pasokan LPG 3 kilogram mencukupi selama periode Nataru. Dari sekarang sudah bisa diverifikasi tingkat kebutuhan masyarakat dan stoknya.
Hingga berita ini diturunkan, Batam Pos masih berupaya menghubungi pihak PT Pelni cabang Batam untuk mengonfirmasi ketersediaan tiket serta dugaan praktik percaloan. Namun, pihak terkait belum memberikan respons. (*)
Reporter: Arjuna
