batampos – Perekonomian Kepri sedang tidak baik-baik saja. Sementara, kepala daerah di Kepri dinilai sibuk bertikai, menuding satu sama lain terkait kerusuhan Rempang, sehinga tak fokus membenahi perekonomian yang terus terjun bebas.
Lihat saja data BPS, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri dari kuartal pertama hingga ketiga. Bahkan, grafiknya terus menukik. Kuartal pertama contohnya. Ekonomi Kepri hanya tumbuh 6,51 persen. Namun, di kuartal kedua turun jadi 5,04 persen, dan kuartal ketiga turun lagi menjadi 4,88 persen.
”Perlambatan cukup dalam, bahkan sampai di bawah 5 persen. Tumbuh 4,88 persen saja di kuartal ketiga. Perlu diwaspadai seluruh stakeholder yang ada di Kepri,” kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, Senin (13/11).
Ia mengatakan, jika pemerintah daerah tidak serius menangani ini, akan berdampak terhadap sektor perekonomian lainnya di Kepri. ”Wajib diwaspadai,” ujar Rafki.
Rafki juga mengatakan, ada beberapa penyebab pertumbuhan ekonomi melambat. Penyebab eksternal adalah perang Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung selesai. Ditambah perang Israel dengan Palestina. Sehingga, beberapa negara terdampak, menahan diri untuk berbelanja. ”Akibatnya, permintaan barang di Kepri mengalami penurunan,” tuturnya.
Ribuan pencaker memadati gedung Universitas Putera Batam di Tembesi, Batuaji, Jumat (12/8/2022) lalu, untuk mencoba peruntungan di bursa kerja. Tahun ini, jumlah pengangguran di Kepri meningkat.
Hal ini juga dapat dilihat dari nilai net ekspor yang menga-lami kontraksi. ”Ekspor turun, impor meningkat. Jadi beban pertumbuhan (ekonomi) di Kepri,” imbuhnya.
Sedangkan faktor internal, menurutnya, salah satunya adalah demo rusuh terkait relokasi Rempang. Selain itu, faktor tarif kontainer yang masih dianggap tinggi oleh para pengusaha. Akibatnya, lanjut dia, membuat calon investor berpikir atas kenaikan tarif kontainer ini.
”Paling terbaru itu, meruncingnya perang pimpinan atau kepala daerah. Kepala daerah saling lempar argumentasi (tudingan, red), ini tidak baik bagi iklim investasi,” ujarnya.
Para pengusaha berharap, perang argumentasi dan saling tuding para pimpinan daerah di Kepri dapat dikurangi.
”Jika ada masalah, cari jalan perundingan atau pertemuan langsung saja. Jangan bertikai di ruang publik,” tuturnya.
Daya beli masyarakat, kata Rafki juga berkontribusi. Namun, tidak terlalu signifikan.
”Penyebab-penyebab perlambatan ekonomi ini, perlulah menjadi perhatian pimpinan daerah. Agar tidak terjadi perlambatan ekonomi terus menerus,” ujarnya.
Sebab, jika terus berlanjut, ada beberapa dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. ”Angka pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi. Jika tidak diiringi pertumbuhan ekonomi tinggi, akan terjadi lonjakan pengangguran terbuka,” jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kepri pada Agustus 2023, sudah 6,80 persen. Kepala BPS Provinsi Kepri Darwis Sitorus mengatakan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.093.686 orang. Rinciannya: 1.019.356 orang bekerja dan 74.330 pengangguran.
Sementara itu, dari yang bekerja ini, hanya 825.548 bekerja penuh waktu, sebanyak 144.916 paruh waktu, dan 48.892 orang lainnya setengah pengangguran. Me-nurutnya, dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri, Kota Batam menjadi daerah yang angka TPT-nya tertinggi yakni 8,14 persen. Kemudian, Kabupaten Karimun di angka 6,02 persen.
Disusul Kabupaten Bintan 5,43 persen, Tanjungpinang 4,76 persen, Kabupaten Natuna 4,05 persen, Lingga sebesar 3,53 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 2,55 persen.
”TPT tertinggi tercatat di Kota Batam dan TPT terendah di Anambas,” jelasnya.
Sementara itu, dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, pada Agustus 2023, dua daerah yakni, Lingga dan Anambas yang mengalami peningkatan angka TPT dibanding dengan Agustus 2022. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya, mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan Agustus 2022.
”Penurunan TPT periode 2022-2023 terbesar di Kepri terjadi di Kabupaten Bintan, yaitu 1,48 persen poin,” paparnya.
Untuk Kota Batam sendiri, TPT dari 9,56 persen pada Agustus 2022 turun menjadi 8,14 persen pada Agustus 2023. Begitu juga untuk Kota Tanjungpinang dari 5,27 persen pada Agustus 2022 turun menjadi 4,76 persen pada Agustus tahun 2023.
Sementara itu, kata Darwis, pada Agustus 2023 lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terbesar yakni dari sektor industri pengolahan dengan jumlah pekerja sebanyak 257.178 orang. Sedangkan lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terkecil adalah jasa keuangan sebanyak 12.817 orang.
Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/sederajat) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,99 persen.
Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD dan tamatan universitas. Selain meningkatkan jumlah pengangguran terbuka maupun terselubung, sektor UMKM akan merasakan dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi melambat.
Lalu bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Rafki mengatakan, ada beberapa cara, selain meminimalisir hal-hal yang menjadi penyebab menurunnya perekonomian Kepri.
Pertama, realisasi belanja pemerintah wajib diselesaikan di kuartal ke-4. Sehingga dapat menopang perekonomian dan di kuartal keempat dapat pulih dan meningkat.
Rencana-rencana investasi di 2023, segera dieksekusi dan realisasikan.
”Pemerintah mendorong, bagaimana terwujudnya realisasi investasi ini,” tutur Rafki.
Para pemimpin daerah, kata Rafki, haruslah menciptakan suasana kondusif. ”Jaga diri dan masyarakat. Harus menahan diri, demi iklim investasi kondusif,” ujarnya.
Masyarakat juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri. Ia berharap, masyarakat dapat mengurangi untuk pelesiran ke luar negeri.
Peningkatan pelesiran ke luar negeri, sama saja menaikkan nilai impor. Sehingga, menekan pertumbuhan ekonomi di Kepri. ”Liburan atau mau ke hotel di Batam atau Kepri saja. Itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi Kepri,” kata Rafki.
Jika ini dilaksanakan dan diterapkan. Tentunya, ekonomi Kepri di kuartal ke-4 dapat tumbuh positif.
Apalagi jika tarif VoA (visa on arrival) diturunkan atau dihapus untuk 195 negara di luar ASEAN, maka sektor pariwisata dan turunannya kembali menggeliat. Ekonomi dari sektor ini akan tumbuh pesat.
Di tempat terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengakui perekonomian Kepri melambat pada triwulan III/2023. Namun, ia masih optimistis di kuartal keempat akan kembali membaik.
Ansar mengatakan, ada beberapa kunci agar pertumbuhan ekonomi Kepri terus meningkat. Di antaranya memperkuat promosi Kepri dan mempermudah izin bagi para investor.
”Faktornya daya tarik. Membuat izin dengan mudah dan murah. Jangan membebankan investor,” ujar Ansar saat menyerahkan bantuan beras cadangan pemerintah tahun 2023 di Kelurahan Tanjunguma, Jumat (10/11) siang.
Selain itu, kata Ansar, pelayanan di PTSP Kepri dan BP Batam harus ditingkatkan dan transparan. Sehingga, para investor atau pengusaha mendapatkan kepastian hukum.
”Malu rasanya kalau pemerintah sudah memberikan privilege khusus kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus, kalau kita tidak bisa mencatat prestasi-prestasi yang gemilang,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, Ansar juga mengajak seluruh masya-rakat Kepri untuk terus mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri dan kabupaten/kota.
”Saya kira antusias orang untuk berinvestasi di Kepri ini cukup besar. Makanya semuanya one stop service di kabupaten/kota mesti bekerja maksimal,” tutupnya.
Dewan: Serapan Anggaran Daerah Harus Digesa
Sementara itu, legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua, mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mengalami keterlambatan di triwulan III tahun 2023 ini. Menurutnya, kondisi anggaran daerah yang terjadi penyesuaian menjadi salah satu penyebabnya.
“Penyesuaian anggaran terjadi bukan hanya di tingkat Pemerintah Provinsi Kepri saja. Namun di kabupaten/kota juga tidak jauh berbeda,” ujar Rudy, Senin (13/11) di Tanjungpinang. Politisi Partai Hanura ini mengatakan, kolaborasi anggaran pemerintah daerah ditambah dengan perputaran anggaran di Satuan Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepri juga mengalami keterlambatan serapan. Kondisi tentu berlanjut sampai anggaran perubahan.
“Dengan kondisinya, apa yang kita khawatirkan adalah terjadi penumpukan serapan. Realisasinya baru terlaksana di akhir triwulan IV ini,” jelasnya.
Daerah juga tidak bisa bergantung dengan realisasi investasi jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena sangat jarang ada investasi baru yang pelaksanaannya di akhir tahun. Namun demikian, salah satu sektor yang bisa mendorong ini adalah pariwisata.
“Pemerintah daerah harus terus mengejar rencana visa kunjungan khusus selama tujuh hari bagi wisatawan dengan harga Rp 150 ribu. Upaya ini bisa berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisman ke Provinsi Kepri,” jelasnya.
Sektor harapan lainnya yang bisa membantu daerah ini melewati target nasional adalah industri. Karena di akhir tahun sektor ini juga mengejar target untuk mendapatkan hasil tutup buku yang baik. Kondisi ini, tentu akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada sisi lainnya, yang kita khawatirkan adalah kenaikan harga pangan yang berdampak pada inflasi daerah. Faktor ini, juga bisa menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.
Meskipun kondisi ekonomi Provinsi Kepri di triwulan III mengalami pertumbuhan, namun sangat kontras dengan situasi di lapangan. Baginya salah satu yang bisa menjadi tolok ukur atau parameter pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah tabungan masyarakat.
“Ketika tabungan masyarakat di bank terjadi peningkatan, maka situasi ekonomi daerah meningkat. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tingkat pertumbuhan ekonomi tidak dalam kondisi yang baik,” tegasnya.
Pandangan sedikit berbeda dilontarkan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Menurut Rudi, perlambatan ekonomi tidak bisa diukur per kuartal. Bahkan ia menilai, ekonomi di Kepri terus tumbuh dan positif.
”Perlambatan ekonomi menurut saya harus menunggu hingga akhir tahun nanti. Intinya kita harus lihat dulu di kuartal berikutnya,” ujar Rudi kepada Batam Pos usai melepas peserta Jamselinas XII Batam, Sabtu (11/11) pekan lalu.
Rudi juga mengatakan, perlambatan ekonomi memang terjadi di kuartal III. Namun, di kuartal I dan II, ekonomi tumbuh dengan baik. Sehingga satu kuartal tidak bisa dijadikan landasan ekonomi di tahun 2023 ini.
”Ekonomi di kuartal I dan II itu bagus. Intinya Batam berupaya membangun iklim investasi agar ekonomi tumbuh. Sebab Batam ini mengandalkan industri dan pariwisata,” jelas Kepala BP Batam tersebut.
Rudi menyebutkan, salah satu upaya yang bisa menumbuhkan ekonomi adalah dengan menarik event nasional maupun internasional ke Batam. Hal ini diharapkan bisa mendorong ekonomi Batam terus membaik. Sehingga bisa menopang ekonomi di Kepri.
Rudi optimistis ekonomi Batam akan tumbuh baik hingga akhir tahun.
”Ini yang dilakukan Batam, bagaimana agar event nasional dan internasional bisa digelar di Batam. Karena Batam punya dan didukung MICE dan infrastruktur yang layak,” tambahnya.
Rudi meyakini di Desember 2023 mendatang ekonomi Batam atau pun Kepri tumbuh.
”Intinya ekonomi harus tumbuh. Hal terpenting adalah Batam ekonominya baik, dan tumbuh positif. Sehingga sektor industri, perdagangan bisa terus baik. Batam juga siap menyongsong ekonomi yang lebih baik di 2024 mendatang,” ujarnya. (*)
