Ekonomi Kepri Tumbuh 6,03 Persen, Tertinggi di Sumatra

batampos – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 6,03 persen (yoy) dan menjadi yang tertinggi di Sumatra.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Adidoyo Prakoso, mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 4,63 persen (c-to-c). Lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 2,79 persen (c-to-c).

“Dari sisi pengeluaran, perbaikan terutamanya didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga, seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat yang diikuti dengan peningkatan kunjungan jumlah wisatawan domestik maupun asing,” ujarnya di Radisson Hotel, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga: Hujan Deras, Perumahan di Tanjunguncang Terendam Banjir

Ia melanjutkan, meskipun dihadapkan pada risiko perlambatan ekonomi global sebagai dampak dari gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina dan kebijakan zero Covid di Tiongkok, nilai ekspor luar negeri pada periode Januari hingga Oktober 2022 masih mampu tumbuh sebesar 29,38 persen (c-to-c).

Peningkatan tersebut didorong oleh ekspor migas maupun non migas, terutama produk industri manufaktur dengan pangsa 76,31 persen dari total ekspor Kepri.

Peningkatan ekspor manufaktur Kepri tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan pada Lapangan Usaha Industri Manufaktur yang sampai dengan triwulan III tumbuh 3,77 persen (c-to-c).

Baca Juga: Menanti Keberanian Wali Kota Mengajukan Satu Usulan Angka UMK Batam 2023

“Kinerja positif tersebut terutama berasal dari industri komponen elektronik, peralatan listrik, dan industri logam dasar,” katanya.

Kemudian dari sisi investasi, meski di 2022 ini lebih rendah dari tahun 2021, pertumbuhan secara kumulatif sampai triwulan III 2022 masih cukup kuat, yakni sebesar 2,54 persen (c-to-c).

“Investasi berpotensi meningkat pada akhir tahun terutama didorong oleh realisasi belanja modal dan infrastruktur pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, peningkatan konsumsi rumah tangga terutama didukung oleh kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat seiring terkendalinya kasus Covid-19.

Baca Juga: Ini Alasan Pemprov Kepri Tetapkan UMP 2023 Dengan Permenker No 18

Sebagaimana terkonfirmasi dari indeks mobilitas dan peningkatan kinerja lapangan usaha terkait pariwisata terutama perdagangan besar, akomodasi dan makan minum, serta transportasi.

Peningkatan konsumsi juga turut didorong oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,91 persen pada tahun sebelumnya menjadi 8,23 persen.

Di sisi lain, tingkat kesejahteraan petani juga meningkat sebagaimana tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

“Memperhatikan capaian hingga triwulan III tersebut, perekonomian Kepri secara keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,1 sampai 4,9 pesen (yoy), lebih baik dari tahun sebelumnya 3,43% (yoy),” jelasnya.

Baca Juga: Limbah Minyak Cemari Perairan Tanjunguncang, Begini Kondisinya…

Ia kembali menerangkan, berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian sepanjang tahun ini juga diikuti dengan peningkatan volume transaksi non tunai, khususnya pembayaran secara digital.

Kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai yang terakselerasi selama pandemi terus berlanjut dan tercermin dari pertumbuhan transaksi, jumlah merchant QRIS dan pengguna baru.

Adapun jumlah merchant QRIS di Kepri hingga 11 November 2022 tercatat 416.571 merchant, atau meningkat 281,46 pesen (yoy). Dimana, sebagian besar diantaranya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Di sisi pengguna, jumlah pengguna baru di Kepri juga terus bertambah. Hingga Oktober 2022, jumlah pengguna QRIS di Kepri tercatat 248.436 pengguna, atau tumbuh 95 persen dari akhir tahun lalu.

Baca Juga: Operasi Lilin Seligi 2022, Fokus Pengamanan Tempat Ibadah

“Perkembangan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah transaksi Uang Elektronik sebesar 3,11 persen (yoy) dari sisi volume dan 11,87 persen (yoy) dari sisi nominal,” katanya.

Akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS juga turut berkontribusi pada peningkatan tersebut. Dalam catatan Bank Indonesia Provinsi Kepri, hampir seluruh pemda telah menggunakan QRIS dalam pemungutan pajak dan retribusi.

“Sehingga, kedepan penggunaannya akan terus diperluas pada berbagai jenis transaksi pemda,” katanya.

Perbaikan kondisi perekonomian juga berdampak pada kinerja perbankan yang ditandai dengan tetap tingginya penyaluran kredit pada tahun 2022.

Pada Oktober 2022 penyaluran kredit tumbuh 11,25 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 12,78 persen (yoy), dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang terjaga sebesar 3,07 persen.

Baca Juga: Organisasi Profesi Kesehatan di Batam Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit di Provinsi Kepri untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 8,5 sampai 10,5 persen (yoy).

Begitu juga peningkatan konsumsi masyarakat serta adanya gangguan rantai pasok yang mendorong inflasi global dan pergeseran musim panen. Hal itu telah mendorong terjadinya peningkatan inflasi pada tahun ini hingga melebihi sasaran 3 plus minus 1 persen.

“Pada Oktober 2022, laju inflasi tahun kalender Provinsi Kepri telah mencapai 4,89 persen (ytd), atau 6,39 persen (yoy), dan menduduki urutan ke-8 di wilayah Sumatera dan peringkat 17 secara nasional,” katanya.

Sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi sepanjang tahun ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus meningkatkan koordinasi dan sinergi terutama dalam menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Yang Efektif).

Baca Juga: Batam Dinobatkan sebagai Kota Informatif

Untuk itu, Bank Indonesia Kepri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh TPID baik di provinsi maupun kabupaten/kota, satgas pangan, asosiasi, pelaku usaha dan pihak terkait yang berperan aktif dalam mengendalikan inflasi di daerah. Khususnya dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan GNPIP, telah menjadi kunci penting dalam mengendalikan inflasi pangan yang meningkat pada pertengahan tahun 2022 ini. Melalui pelaksanaan operasi pasar dan perluasan kerjasama antar daerah yang didukung dengan upaya peningkatan produksi, inflasi pangan berangsur mereda.

“Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi BBM,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah