batampos – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Batam menyoroti sejumlah isu krusial dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mulai dari belanja infrastruktur hingga pelayanan kesehatan, PKB menekankan pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan pengawasan, serta keberpihakan pada masyarakat kecil dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan strategis terkait alokasi anggaran, program prioritas pemerintah daerah, serta persoalan pelayanan publik yang dinilai perlu perbaikan.
“Kami apresiasi terhadap fokus pemerintah pada belanja infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan pembangunan akses jalan,” Ketua Fraksi PKB DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, Sabtu (5/7).
Namun demikian, ia juga menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan pengawasan terhadap realisasi belanja.
“Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor infrastruktur, tetapi perlu ditekankan bahwa efisiensi dan pengawasan anggaran menjadi hal yang mutlak, agar program tidak hanya besar di rencana, tapi juga nyata di lapangan,” ujar Surya.
Selain itu, Fraksi PKB meminta agar program-program yang menyasar masyarakat kecil, seperti bantuan modal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), disederhanakan persyaratannya agar lebih mudah diakses. Begitu juga dengan pemberian insentif bagi lansia yang dinilai perlu diperluas cakupannya dan tepat sasaran.
Dalam sektor pendapatan, PKB menyoroti masih lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor parkir tepi jalan, misalnya, dianggap belum memberikan kontribusi maksimal. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp500 miliar juga menjadi sorotan serius fraksi tersebut.
“Untuk mengatasi hal ini, PKB mendorong langkah-langkah tegas dan terukur agar potensi PAD bisa lebih dioptimalkan,” jelasnya.
Fraksi PKB juga mendorong pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengambil peran penting dalam mengelola sektor-sektor strategis, seperti distribusi sembako, yang menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat.
Sementara itu, di bidang pelayanan dasar, fraksi ini menyampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai belum tepat waktu mengingat pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih berlangsung. Fraksi PKB juga menuntut perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan rawat inap melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Pelayanan kesehatan tidak boleh kaku. Kami meminta agar BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dalam proses rawat inap melalui IGD, serta memastikan bahwa seluruh rumah sakit di Batam memiliki standar operasional pelayanan yang seragam dan manusiawi,” kata Surya.
DPRD Batam berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembahasan agar anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
Reporter: Aziz Maulana