batampos – Pertumbuhan Kota Batam yang melesat dalam beberapa tahun terakhir telah menjadikannya magnet bagi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, derasnya arus urbanisasi justru menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di kota industri tersebut.
Menyadari tantangan itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kini tengah menyiapkan langkah konkret melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Kependudukan dan Mobilitas Penduduk. Regulasi ini menjadi instrumen untuk menata arus pendatang sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja.
Langkah tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Katanya, Batam sedang bergerak ke arah yang tepat dalam menghadapi dampak urbanisasi yang kian kompleks di kawasan metropolitan industri itu.
“Batam memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia karena menjadi tujuan utama para pencari kerja. Kalau tidak dikendalikan, bisa menimbulkan kerawanan sosial dan mengganggu iklim investasi,” ujar Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (14/10).
Baca Juga: Dewan Pengupahan Mulai Rapat, UMK Batam Tunggu Sinyal Pusat
Dia menilai, peraturan daerah yang sedang dirancang Pemko Batam akan menjadi terobosan penting dalam memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dengan sistem seleksi dan basis data kependudukan yang akurat, arus migrasi dapat dikelola tanpa mengorbankan hak mobilitas warga negara.
“Kalau Pak Wali (Amsakar) sudah merancang Perda untuk menyeleksi kedatangan orang ke Batam, saya menyambut baik. Karena ini bukan soal membatasi orang datang, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan agar daya saing Batam tetap terjaga, terutama dibandingkan Johor, Malaysia,” katanya.
Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri pada Februari masih berada di angka 6,89 persen. Meski menurun 0,72 persen dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih menjadi yang tertinggi kedua secara nasional setelah Papua.
Ansar mengakui, sebagian besar pengangguran di Kepri terpusat di Batam, daerah yang menjadi pusat industri, perdagangan, dan investasi nasional. Lonjakan penduduk baru yang tidak diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal turut memperparah ketimpangan di sektor ketenagakerjaan.
“Bagi yang memiliki keterampilan, tentu mudah terserap di pasar kerja. Tapi bagi yang tidak siap, justru menambah angka pengangguran dan menciptakan beban sosial baru,” ujarnya.
Baca Juga: Dinkes Batam: Belum Ada Kasus Keracunan dari Program MBG
Selain menekan pengangguran, pengendalian arus penduduk juga dinilai penting untuk menekan ketimpangan ekonomi. Dia menyebut, rasio ketimpangan di Kepri saat ini berada di angka 0,38, sebuah peringatan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
Sementara itu, di sisi lain, kinerja investasi Kepri menunjukkan tren positif. Dari target Rp35 triliun pada tahun 2024, realisasinya bahkan menembus Rp47 triliun atau 137 persen. Capaian tersebut hanya akan berkelanjutan jika stabilitas sosial di Batam dan wilayah lain tetap terjaga.
“Alhamdulillah, kepercayaan investor terhadap Kepri terus meningkat. Sekarang tugas kita menjaga agar pertumbuhan ini inklusif, dengan pengelolaan kependudukan yang tertib dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal,” kata Ansar. (*)
Reporter: Arjuna