batampos – Aksi mahasiswa di Kantor DPRD Batam, Rabu (27/8), membuka persoalan baru terkait kondisi tenaga pendidik di wilayah hinterland. Seorang mahasiswi menyuarakan keluhannya tentang beratnya perjuangan para guru yang bertugas di pulau-pulau penyangga.
Nur Ainun, 21, mahasiswi Universitas Riau Kepulauan (Unrika), menceritakan pengalamannya saat menjadi guru pengganti di Pulau Buluh. Katanya, akses transportasi menjadi tantangan utama yang kerap menyulitkan guru.
“Waktu itu saya pernah naik boat sendiri, ongkosnya bisa sampai Rp20 ribu sekali jalan. Kalau pulang-pergi sekitar Rp40 ribu. Kadang dihitung borongan Rp10-15 ribu, tapi tetap desak-desakan di boat kecil,” katanya.
Kapal yang disediakan pemerintah umumnya hanya menampung murid-murid dari SD hingga SMA. Akibatnya, guru sering mengalah dan harus mencari transportasi sendiri dari Batam ke hinterland.
Baca Juga: APBD Batam 2026 Disepakati Rp4,7 Triliun, PAD Naik Rp77 Miliar
“Kondisinya tambah sulit saat hujan, karena pakaian guru kerap basah terkena percikan air. Kapalnya kecil, boat nelayan itu. Kalau hujan, baju seragam sudah pasti basah,” katanya.
Selain persoalan transportasi, dia juga menyorot soal kesejahteraan. Gaji guru yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran, apalagi biaya transportasi yang cukup tinggi setiap hari.
“Saya berharap akan ada kesejahteraan untuk tenaga pendidik ke depan. Kalau ada tambahan boat lagi alhamdulillah, biar guru bisa lebih mudah. Atau kalau bisa ada kapal khusus untuk guru,” ujar Ainun.
Ia menambahkan, waktu keberangkatan kapal juga menjadi kendala. Guru kerap terlambat karena harus berbagi trip dengan penumpang lain, sementara jam masuk sekolah paling lambat pukul 07.30 WIB.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut pemerintah memiliki tiga kapal konektivitas yang dapat digunakan masyarakat, termasuk guru dan siswa. Kapal itu adalah Sri Bulang, Sri Galang, dan Sri Toda.
Baca Juga: APBD-P Batam Sudah Bisa Dijalankan, OPD Diminta Tak Wait and See
“Opsi yang sedang kami pertimbangkan adalah pemberian insentif. Kalau masalah transportasi ini menimbulkan beban tambahan, saya sudah minta dipertimbangkan insentif untuk guru-guru hinterland,” kata dia.
Ia menyebut, penambahan kapal masih akan dikaji lebih lanjut karena menyangkut efisiensi anggaran. Meski begitu, insentif bisa menjadi solusi yang lebih cepat dirasakan manfaatnya.
“Kalau kapal yang ada masih bisa dimanfaatkan, tentu harus ada kalkulasi. Sisi lain, insentif mungkin lebih sederhana dengan dampak yang lebih besar. Kami terus mengupayakan langkah terbaik untuk mendukung tenaga pendidik di hinterland,” kata Amsakar. (*)
Reporter: Arjuna