batampos – Harga-harga kebutuhan pokok di Kepulauan Riau mulai menunjukkan penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (mtm) pada Juni 2025. Meski tak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai deflasi 0,44 persen, capaian ini menjadi sinyal positif terkendalinya inflasi daerah.
“Deflasi ini menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil di tengah tingginya permintaan selama libur sekolah. Ini bukti bahwa upaya pengendalian inflasi kita berada di jalur yang tepat,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto.
Deflasi juga terjadi di tiga daerah utama penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Batam sebesar 0,06 persen, Tanjungpinang 0,13 persen, dan Karimun 0,71 persen. Penurunan harga ini didorong oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi hingga 0,55 persen.
“Pasokan komoditas pangan seperti cabai merah, ayam ras, dan sayuran tetap terjaga berkat kerja sama lintas daerah yang kita bangun. Ini sangat membantu menekan tekanan harga,” ujar Rony.
Kelompok Transportasi turut memberi andil deflasi sebesar 0,03 persen, terutama karena penurunan tarif angkutan laut. Stimulus diskon tiket kapal yang berlaku sepanjang Juni hingga Juli 2025 dinilai efektif membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli.
“Kami apresiasi kebijakan subsidi tarif kapal dari pemerintah, karena ini langsung berdampak pada pengeluaran masyarakat. Sektor transportasi menjadi penyumbang deflasi yang cukup signifikan,” ujar Rony.
Meski demikian, tekanan dari kenaikan tarif angkutan udara selama musim libur sekolah dan long weekend masih menahan deflasi lebih dalam. Kenaikan harga emas perhiasan juga mendorong inflasi kecil pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, dalam keterangannya, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas harga. “Koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan TPID di semua level menjadi kunci pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.
Berbagai langkah pengendalian telah dijalankan, seperti penandatanganan kerja sama antar daerah (KAD) dengan provinsi penghasil pangan, penyediaan iklan layanan masyarakat untuk edukasi inflasi, serta penyaluran beras SPHP dan pelaksanaan pasar murah di sejumlah daerah menjelang Iduladha.
Memasuki Juli 2025, pemerintah daerah tetap waspada. Beberapa faktor berpotensi mendorong inflasi, seperti penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tarif listrik di Batam, dan masih tingginya tarif angkutan udara. Namun, musim panen hortikultura serta keberlanjutan diskon tarif kapal laut diharapkan mampu menahan tekanan harga.
Bank Indonesia dan TPID Kepri berkomitmen melanjutkan kerja sama dan memperkuat strategi 4K, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. (*)
Reporter: FISKA JUANDA