batampos – Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam langsung dipadati warga pada hari pertama kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru, Kamis (2/1).
Mayoritas warga yang datang adalah mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang tertunda selama masa libur panjang. Mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen pindah domisili.
Wahyudi, salah satu warga Batam yang datang ke kantor Disdukcapil, mengaku sengaja datang pagi untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Ia ingin mengurus akta kelahiran anak keduanya.
“Kemarin belum sempat karena keburu libur Nataru. Makanya saya langsung ke sini pagi-pagi agar cepat selesai,” ujarnya sambil memegang dokumen-dokumen yang diperlukan.
Yahya, warga Sekupang, juga memiliki tujuan serupa. Ia ingin mengurus KTP adiknya yang hilang, yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. “Walaupun hari pertama masuk kerja, tetap ramai juga. Saya dapat nomor antrean ke-35, padahal datang cukup pagi,” tuturnya.
Plt Kepala Disdukcapil Kota Batam, Ashraf Ali, memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan normal meskipun hari pertama kerja. Menurutnya, kondisi ini sudah biasa terjadi karena kebutuhan warga terhadap dokumen kependudukan selalu tinggi.
“Setiap hari, kantor ini memang ramai, terutama untuk pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, perubahan elemen data, surat pindah, dan sebagainya,” ungkap Ashraf.
Namun, ia mengakui bahwa terdapat tantangan dalam penyediaan blangko KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, stok blangko hanya tersisa sekitar 1.000 lembar, sementara data yang perlu diproses mencapai 6.000.
Ashraf menegaskan, dengan keterbatasan blangko yang ada, pihaknya memprioritaskan pencetakan KTP untuk kasus-kasus yang mendesak. “Kami utamakan yang sifatnya urgent, seperti KTP hilang yang diperlukan untuk berobat, perpanjangan SIM, paspor, atau BPJS. Untuk kebutuhan reguler, kami sementara waktu menunda pencetakan,” jelasnya.
Disdukcapil Batam juga telah mengajukan permohonan tambahan blangko ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah menyurati Kemendagri untuk tambahan blangko. Harapannya, bisa segera terealisasi agar pelayanan tidak terganggu,” tambahnya.
Selain itu, Ashraf terus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif. Menurut data Disdukcapil, dari sekitar 900 ribu penduduk Batam yang wajib memiliki KTP, baru sekitar 50 ribu orang yang sudah mendaftar IKD.
“Kami terus melakukan sosialisasi terkait manfaat IKD. Dengan IKD, masyarakat tetap bisa mengakses layanan meskipun KTP fisik rusak atau buram. Manfaat lainnya juga sangat banyak, seperti keperluan administrasi yang lebih mudah dan fleksibel,” ungkapnya.
Ashraf berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan IKD, terutama di tengah keterbatasan stok blangko KTP saat ini. “Kami optimistis penggunaan IKD akan terus meningkat, seiring dengan sosialisasi yang kami lakukan,” tutupnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
