batampos – Sebagai salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia, Kota Batam terus menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menyadari pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat, Direktorat Intelijen Keimigrasian RI bersama Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengadakan sosialisasi TPPO di Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Patam Asri, Sekupang, Minggu (1/12).
Kegiatan ini menjadi momen penting untuk membekali generasi muda, khususnya santri, dengan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya perdagangan orang. Direktur Intelijen Keimigrasian RI, Brigjen Anom Wibowo, menekankan bahwa santri memiliki peran strategis dalam melindungi diri sendiri sekaligus menjadi agen perubahan di masyarakat.
“Kami berharap para santri tidak hanya menjaga diri dari ancaman TPPO, tetapi juga menjadi generasi yang mampu memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar,” ujar Brigjen Anom.
Santri diajak untuk memahami modus-modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPO, seperti penipuan dengan janji pekerjaan di luar negeri. Dengan wawasan ini, mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya kolektif mencegah kasus perdagangan manusia.
Sinergi dengan LDII untuk Pengawasan Lebih Kuat
Ketua DPD LDII Batam, KH Rudi Budy Suhardi, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pihak imigrasi dalam mencegah TPPO. Menurutnya, LDII dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan bahaya perdagangan orang kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan.
“Kami selalu berkomitmen membangun masyarakat yang sadar hukum, termasuk dalam mendukung program pemerintah seperti pencegahan TPPO,” kata KH Rudi.
Ia juga mengingatkan para santri untuk tetap waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, khususnya di daerah perbatasan seperti Batam yang kerap menjadi pintu keluar ilegal ke negara tetangga.
Selain sosialisasi TPPO, kegiatan ini juga memberikan layanan Eazy Paspor, yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen perjalanan secara kolektif. Sebanyak 70 kuota disediakan dalam program ini, yang disambut antusias oleh warga sekitar.
“Layanan ini adalah wujud nyata komitmen Imigrasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penggunaan jalur ilegal untuk bepergian,” ujar Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad.
Melalui kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan, pihak imigrasi berharap dapat memperluas jangkauan edukasi dan layanan, sehingga masyarakat Batam semakin terlindungi dari ancaman TPPO dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keimigrasian.
 “Kami sangat mengapresiasi program ini, terlebih dengan kuota pembuatan paspor sebanyak 75 orang. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” ujarnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
