batampos – Sistem pembiayaan rumah sakit di Indonesia dinilai sudah saatnya beranjak dari INA-CBG (Indonesia Case Based Group) menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group). Perubahan ini disebut penting demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada mutu layanan.
Hal itu disampaikan oleh dr. Didi Kusmarjadi, SpOG, dalam opininya yang diterbitkan di Batam, Senin (8/9). Menurutnya, sistem INA-CBG selama ini ibarat “paket hemat” yang menyamakan semua kasus penyakit dengan tarif rata-rata tertentu.
“Masalahnya, rumah sakit sering kali merugi ketika menangani pasien dengan komplikasi berat, karena biaya riil jauh lebih tinggi daripada tarif rata-rata,” ujarnya.
Didi mencontohkan sejumlah negara ASEAN yang lebih dulu mengadopsi sistem DRG. Thailand, misalnya, sejak awal 2000-an telah menggunakan DRG dalam skema Universal Coverage Scheme. Hasilnya, klaim rumah sakit menjadi lebih proporsional dengan tingkat keparahan pasien.
Malaysia pun mulai mengembangkan DRG untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi klaim asuransi kesehatan. Sementara Filipina juga tengah bergerak menuju sistem serupa guna memperbaiki akurasi pembayaran rumah sakit.
“Negara-negara tetangga sudah lebih adaptif. Sistem mereka lebih adil dalam mendistribusikan biaya kesehatan,” jelas Didi.
Di Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah memulai langkah awal dengan menyiapkan pilot project penerapan INA-DRG di sejumlah rumah sakit. Uji coba ini akan menguji kesiapan infrastruktur, mulai dari sistem coding diagnosis, sistem informasi manajemen rumah sakit, hingga kemampuan BPJS Kesehatan mengelola klaim berbasis DRG.
“Ini bukan lagi mimpi jauh. Wacana peralihan ke INA-DRG sudah di depan mata, tinggal bagaimana keberanian kita melangkah,” kata Didi.
Menurut Didi, INA-DRG menawarkan beberapa keunggulan dibanding INA-CBG. Diantaranya, lebih adil bagi rumah sakit. Sistem ini memperhitungkan diagnosis utama, komorbiditas, tingkat keparahan, hingga intervensi medis. Dengan begitu, kasus rumit mendapatkan klaim yang lebih besar dan realistis.
Lebih transparan bagi pasien. Rumah sakit tidak perlu lagi menekan biaya agar tidak melebihi tarif klaim. Pasien pun tidak merasa pelayanannya “dihemat”. Mendorong mutu layanan. RS akan terdorong memperbaiki dokumentasi medis, meningkatkan akurasi coding, dan menjaga standar klinis.
Didi memberi gambaran nyata. Pada kasus pneumonia berat dengan komplikasi gagal ginjal, dengan sistem INA-CBG, rumah sakit hanya dibayar dengan tarif rata-rata pneumonia sekitar Rp5 juta. Padahal biaya riil bisa mencapai dua kali lipat. Akibatnya, rumah sakit menutup kerugian dari pos lain atau menekan pelayanan.
Sebaliknya, dengan INA-DRG, klaim bisa lebih tinggi karena sistem mengenali adanya komplikasi.
“Rumah sakit tidak dirugikan, dan pasien tetap mendapat layanan lengkap tanpa dikurangi,” jelasnya.
Contoh lain, pasien diabetes dengan luka kaki infeksi berat. Dalam skema INA-CBG, klaim hanya masuk kategori diabetes standar, sehingga biaya tambahan perawatan luka kompleks, antibiotik, hingga operasi kecil, ditanggung rumah sakit. “Potensinya rumah sakit merugi dan pasien hanya mendapat pelayanan seadanya,” kata Didi.
Sementara dengan INA-DRG, klaim akan naik sesuai komplikasi dan intervensi yang dilakukan. Rumah sakit mendapat pembayaran yang wajar, pasien memperoleh terapi lengkap, dan BPJS Kesehatan mendapatkan data aktual biaya penanganan diabetes komplikasi di Indonesia. Data itu bisa menjadi dasar perencanaan program pencegahan di masa depan.
Banyak pihak mempertanyakan, jika rumah sakit dan pasien diuntungkan, apakah BPJS Kesehatan yang justru dirugikan Menurut Didi, jawabannya tidak. Justru dengan INA-DRG, klaim bisa lebih terukur. Sistem ini menghasilkan data granular tentang pola penyakit, biaya per tingkat keparahan, hingga tren epidemiologi. “BPJS bisa merencanakan anggaran dengan lebih akurat, bukan sekadar jadi korban biaya lebih besar,” ujarnya.
Meski pada awal implementasi beban biaya terlihat naik, dalam jangka panjang INA-DRG akan lebih efisien. “Under-treatment yang sering terjadi karena keterbatasan tarif bisa dicegah. Padahal, under-treatment justru berisiko menyebabkan komplikasi yang lebih mahal di kemudian hari,” jelasnya.
Didi menekankan, dunia sudah lama menggunakan DRG untuk menjaga keseimbangan antara biaya, mutu, dan keadilan layanan kesehatan. Indonesia, katanya, tidak boleh terus bertahan dengan INA-CBG yang kerap mengorbankan mutu.
“INA-DRG bukan hanya soal tarif lebih tinggi, tapi soal sistem kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada mutu. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap, melainkan sampai kapan kita mau rugi dengan INA-CBG,” tegasnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra