Sabtu, 30 November 2024
spot_img

Inampa Berharap Masukan Jadi Bagian Kebijakan Pemerintah

Berita Terkait

spot_img
Anggota Indonesian Maritime Pilots Association (Inampa) berfoto bersama pada kegiatan FGD terkait revisi PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal dan revisi PM 93 tahun 2014 tentang sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal serta tugas-tugas operasional lainnya untuk kemajuan maritim Indonesia. Foto: Istimewa untuk Batam Pos

batamposIndonesian Maritime Pilots Association (Inampa) berharap masukan yang mereka bahas di Focus Group Discussion (FGD) tentang revisi Peraturan Menteri (PM) dapat menjadi bagian kebijakan pemerintah.

Acara menghadirkan delapan orang narasumber yang diikuti 150 peserta dari sejumlah daerah di Indonesia.


Adapun 2 PM yang dibahas yakni revisi PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal dan revisi PM 93 tahun 2014 tentang sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal serta tugas-tugas operasional lainnya untuk kemajuan maritim Indonesia.

Baca Juga: Ini Syarat Pembuatan SIM, SKCK, dan Laporan Kehilangan di Polresta Barelang

Adapun moderator lokal dalam FGD ini, Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, Bendahara Umum Inampa, Capt. Herwantono dan DPW Khusus Inampa, Endang Setyarini Harpin. Turut hadir juga Keynote speaker dan Official Opening, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha Tjahjagama.

President INAMPA, Parsoroan Herman Harianja, mengatakan, tujuan FGD untuk memberi masukan yang komperhensif, detail, aplikatif dan koordinatif kepada stakeholder terkait.

Sehingga kata dia, ketika PM diberlakukan para stakeholder sudah paham dan fungsi dari PM dapat mengayomi serta mengakomodir aspirasi kemaritiman yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal.

Baca Juga: Polresta Barelang Cek Senjata Api Serta Ruang Tahanan di Polsek Lubukbaja

“Kami tak ingin Kementerian Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, Kasubdit Pemanduan dan Penundaan kapal bekerja sendiri. Karena itu, Inampa sebagai organisasi profesi mencoba untuk berkontribusi dengan digelar FGD ini,” ujar Herman, Kamis (27/10/2022).

Dijelaskannya, dalam diskusi tersebut Inampa menghadirkan 8 diantaranya Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal Ditjenla, Capt. Yohsua P.SI. Anthonie, MM, Plt. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kemenhub, Yustinus Danang Rusdihantonio, SH, MSc, Direktur . Pengelola PT Pelindo, Putut Sri Mulianto, Kepala KSOP Khusus Batam, Rivi H, MM, Ketua Abupi Korwil Provinsi Kepri, Capt. Ahmad Jauhari, MM, MBA, Kaprodi Pasca Sarjana Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, DR. Raja Oloan Saut Gurning, DPP Inampa Capt. Agoes Soeryanto MH.M.Mar.MBA. Dimana setiap narasumber memberikan informasi dan materi terbaru yang berhubungan dengan revisi PM.

Baca Juga: Warga Tanjunguncang Berharap Air Bersih Disuplai Pakai Tanki

“Ada 8 narasumber yang akan memaparkan materi dan informasi baru selama FGD berlangsung. Untuk peserta ada 150 orang,” terang Herman.

Menurut dia, acara tersebut mendiskusikan tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga pihaknya menghadirkan stakeholder yang berpengalaman dibidangnya.

Karena itu ia berharap diskusi tersebut juga menghasilkan pemikiran lainnya, seperti apa jika ada permasalahan, sinergisitas antara pemerintah, stakeholder dan lainnya.

Sebab FGD yang digelar juga menjadi proses management kebijakan publik dan dapat input, nantinya ada tim rumusan apa yang diinginkan stekholder dan akan teruskan sebagai organisasi.

Baca Juga: Hujan Berpotensi Terjadi Malam hingga Pagi Hari di Batam

“Dengan diskusi ini bisa mendapatkan masukkan secara detail dan komperhensif dari seluruh pemangku kepentingan. Terutama berkaitan dengan pemanduan dan penundaan kapal,” ujar Herman.

Dikatakannya, seluruh masukan dari para peserta ditampung untuk kemudian di serahkan ke Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sehingga perubahan itu dapat mengakomodir kepentingan stakeholder.
Tim perumus akan merumuskan masukkan dari FGD tersebut. Ia berharap masukkan menjadi bagian dalam kebijakan yang keluar dari pemerintah. Dalam FGD ini disertai dengan sesi tanya jawab.

Baca Juga: Industri Pengolahan Jadi Motor Ekonomi, Batam Bisa Terhindar dari Resesi

“Jadi sifatnya Bottom up, dari bawah keatas. Manfaatnya saling bertukar pikiran, menyelesaikan kendala di lapangan, sinergitas antara pemerintah dan stakeholder kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, dan saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman narasumber dengan peserta,” paparnya.

Inampa berperan di dalam negeri dan luar negeri. Bergabung dengan Para Pandu di Asia Fasifik, maupun dunia dan kini bergabung pada Inampa yang sudah teragenda pada Kongres, antara lain diawali tahun 2017, di Bali, Autralia, Korea, dan terakhir ini di Mexico USA.

Sekitar 200 Para Pandu dari Indonesia telah bergabung dengan Para Pandu luar negeri.(*)

Reporter: Yashinta

spot_img

Update