batampos – Inflasi Kepri melandai di Juni 2024. Pengendalian inflasi ini terjaga berkat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif). Program ini dilaksanakan oleh semua kota dan kabupaten se-kepri.
Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Juni 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,28% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,29% (mtm), 0,16% (mtm), dan 0,30% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 3,54% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,46% (ytd).
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara, daging ayam ras, cabai merah, beras, dan ikan tongkol,” kata Wakil Ketua TPID Kepulauan Riau cum Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Suryono.
Ia mengatakan, kenaikan tarif angkutan udara terjadi sejalan dengan meningkatnya permintaan pada momen libur sekolah. Sementara itu, kenaikan harga komoditas makanan seperti daging ayam ras, cabai merah, dan beras didorong oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi.
Baca Juga:Â Inflasi di Kepri Juni 2024, 3,54 Persen, Batam yang Tertinggi
Suryono mengatakan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri, gencar melakukan upaya stabilitas harga. Ada berbagai cara dilakukan yakni, sinergi program melalui Rapat koordinasi TPID di wilayah Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan FGD terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Kepri
Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri. “Pelaksanaan capacity building TPID Kabupaten Karimun, dengan mengundang Kemenko Perekonomian sebagai narasumber. Lalu, melakukan kunjungan lapangan ke sentra cabai,” ucap Suryono.
TPID juga melakukan monitoring dan evaluasi bantuan pangan serta ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Kepri, bersama Ombudsman RI, Bappenas RI, Bulog, dan OPD Provinsi Kepri.
“Kami akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga dan instansi,” ujar Suryono.
Ia mengatakan, ada beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan antara lain. Pertama, masih berlanjutnya masa libur sekolah yang mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan udara. Kedua, kondisi cuaca dengan hujan intensitas hujan menengah-tinggi yang dapat mempengaruhi produksi komoditas pangan utama.
“Ketiga, periode tahun ajaran baru berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan inflasi inti,” tutur Suryono. (*)
