Sabtu, 16 November 2024

Ini Tanggapan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto Soal Money Politics

Berita Terkait

spot_img
Ketua DPRD Batam Nuryanto bersama Komisioner KPU Kepri Jernih Millyati Siregar, Ketua Bawaslu Batam Antonius Itolaha Gaho menjadi narasumber podcast yang digelar Batam Pos di Cafe Blezing Ruko Pollux Habibie, Kamis (14/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto sepakat menolak praktik politik uang dalam mencapai kemenangan dalam pesta demokrasi yang akan segera dimulai.

Menurutnya, praktik money politics dipengaruhi kurangnya kepercayaan diri. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena caleg mewakili partai.

“Money politics itu faktor ketidakmampuan, kurang percaya diri, itu juga mendegradasi kualitas nilai demokrasi. Ini kepentingan negara, bukan pribadi,” sebutnya.

Baca Juga: Politik Uang, Tanda Caleg Kurang Pede dan Tak Mampu Meyakinkan Pemilih

Pria yang biasa disapa Cak Nur inia mengungkapkan, dalam partai politik ada pendidikan dan ada ruang untuk persiapan masuk ke dunia politik. Sehingga pengkaderan penting untuk membuat program, visi dan misi yang diusung dalam merebut hati pemilih. Sehingga waktu sosialisasi bisa menawarkan program.

Ia pun menekankan agar langkah politik diawali dengan baik dan benar. Sehingga dalam memperjuangkan hak masyarakat nanti menjadi prioritas. Jika semua mengandalkan uang, nanti ketika terpilih dan duduk sebagai anggota dewan, yang dipikirkan bukan kepentingan rakyat, namun bagaimana cara balik modal dengan cepat.

Baca Juga: Batam Rawan Sedang dalam Pelaksanaan Pemilu, Segmen Ini Target Empuk Politik Uang

“Sepakat kita bersama, tidak boleh money politics. Harapan kita bersama bersih tanpa money politics. Tapi dalam praktik memang terjadi. Ada dua hal yang menyebabkan politik uang ini, yaitu calon yang akan dipilih dan calon pemilih,” terangnya.

Karena itu, ia mengungkapkan metode melalui program pendekatan cara yang bagus menggaet hati pemilih. Karena pendekatan ini adalah investasi.

“Ada yang menggunakan metode, wani piro kalau mau dipilih, ya repot. Bicara soal nurani, kalau naik karena transaksional beban caleg menjadi tidak ada, urusan kepada masyarakat diabaikan. Akibatnya kepentingan masyarakat jadi tak penting lagi bagi mereka ketika sudah duduk,” jelas Cak Nur. (*)

 

Reporter: Yulitavia

spot_img

Update