batampos – Persoalan pendidikan di Batam menjadi salah satu konsentrasi di Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Dataran Engku Putri, Kota Batam, Kamis (2/5). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan persoalan membludaknya pendaftaran ke sekolah negeri secara nasional hanya terjadi di Kota Batam.
Hal ini disebabkan karena dua faktor, pertama migrasi penduduk yang cukup tinggi di Kota Batam ini. Kedua tingkat pertumbuhan di Kota Batam yang cukup tinggi.
“Karena Batam ini jadi destinasi pencari kerja. Jadi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Sementara sarana dan prasarana belum mencukupi secara keseluruhan,” kata Jefridin usai upacara Hardiknas.
Jefridin mengakui persoalan pendidikan ini belum juga terselesaikan, meskipun Pemko Batam sudah melaksanakan amanat undang-undang tentang pendidikan, setiap tahun APBD dianggarkan di atas 20 persen.
“Batam bahkan mengganggarkan 30 persen untuk sektor pendidikan. Ternyata belum mampu menyelesaikan kekurangan daya tampung ini,” jelas pria yang pernah menjadi tenaga pengajar ini.
Baca Juga: Aksi Balap Liar Hingga Subuh, Warga Legenda Ancam Turun Tangan
Kebijakan membebaskan biaya pendidikan tingkat SD hingga SMP negeri membuat data tarik ke sekolah negeri tinggi. Sementara sekolah swasta juga banyak, tapi orangtua terkendala biaya.
“Ini juga menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Makanya di hari pendidikan ini saya berharap ke depan ada solusi jangka panjang yang bisa kami rumuskan, sehingga terjadi pemerataan peserta didik, dan tidak ada kesenjangan sekolah negeri dan swasta,” beber Jefridin.
Salah satu solusi jangka panjang yang bisa dicoba adalah memberikan subsidi atau beasiswa bagi siswa yang mau bersekolah ke swasta. Tentunya ini juga harus dikaji untuk syarat dan ketentuannya.
“Karena kalau sarana cukup. Jika semua berkolaborasi tidak ada masalah itu. Karena kalau misalnya SPP di swasta kita bantu, itu bisa menjadi salah satu solusi dalam memeratakan pendidikan. Sehingga persoalan terbatasnya ruang belajar bisa diminimalisir,” jelasnya.
Jefridin mengakui saat ini masih ada sekolah- sekolah negeri yang belajar dua sif. Ini adalah persoalan kekurangan ruang belajar. Hal ini akan mengganggu tentunya, kekurangan waktu belajar, dan menggangu kualitas belajar mengajar.
“Ini adalah kendala yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini, agar pendidikan Batam bisa lebih baik ke depannya. Sehingga rapor merah pendidikan bisa dihapuskan,” bebernya.
Sesungguhnya, pendidikan itu tanggungjawab dari tiga lembaga pertama informal yaitu orangtua, kedua swasta, dan ketiga pemerintah.
“Kalau ketiganya berkolaborasi, maka persoalan daya tampung ini akan tuntas,” tutup Jefridin. (*)
Reporter : YULITAVIA
