Sabtu, 23 November 2024

Jembatan Batam-Bintan Dilelang Tahun 2023, Lahan Dari BP Batam Belum Rampung

Berita Terkait

spot_img
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (sedang menunjuk,red) saat meninjau landing point pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Batam, Kamis (18/3/2021) lalu. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

batampos – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan bahwa Jembatan Batam-Bintan (Babin) masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mendatang.

Pemerintah Provinsi Kepri pun terus berupaya menyelesaikan penyerahan sertifikat lahan yang dilalui jembatan ini ke Kementerian PU. Saat ini, tinggal lahan dari BP Batam yang belum rampung.


”Untuk lahan Jembatan Babin wilayah Batam, BP Batam masih dalam proses,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Jumat (5/11) lalu.

Baca Juga:

Ansar menyebutkan, ada delapan sertifikat besar yang sudah diserahkan Pemrov Kepri ke kementerian. Tinggal dua seritifikat lagi yang di bawah seribu meter.

”Delapan sertifikat itu sudah kita serahkan semua. Saya rasa kalau Pemprov sudah menyerahkan, pasti BP Batam juga segera menyerahkan,” katanya.

Semetara itu, perihal survei penyelidikan tanah (soil investigation) yang membutuhkan dana besar, yakni Rp 50 miliar, Ansar, mengatakan, Pemprov Kepri tidak menyanggupi karena anggaran terbatas.

Hal ini sudah disampaikan Ansar ke Kementerian PUPR. PUPR akhirnya menyanggupi menutupi anggaran sebesar Rp 50 miliar itu.

”Semoga pada Maret atau April 2023 sudah bisa dilakukan pelelangan untuk sisi dari Batam ke Tanjungsauh,” ujar Ansar.

Ia mengatakan. Tanjungsauh akan keluar juga Proyek Strategis Nasional (PSN)-nya dan pemerakarsanya juga sudah mulai mobilisasi alatnya untuk mulai bekerja di lokasi tersebut.

”Mudah-mudahan itu menambah kriteria percepatan Jembatan Babin,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan strategis ini memang sangat dibutuhkan Provinsi Kepri. Karena akan menghubungkan dua kawasan strategis, yakni Pulau Batam dan Pulau Bintan.

Baginya, dengan adanya Jembatan Babin akan memutus kesenjangan pembangunan antara Pulau Batam dan Pulau Bintan.

“Jembatan Babin akan menjadi semangat baru untuk Provinsi Kepri. Makanya, apa yang menjadi tugas Pemprov Kepri kita gesa. Selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” tutup gubernur.(*)

Reporter: Azis Maulana

spot_img

Baca Juga

Update