batampos – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan adanya penurunan signifikan jumlah keluarga berisiko stunting pada semester I tahun 2024.
Berdasarkan data terbaru, jumlah keluarga berisiko stunting tercatat sebanyak 86.449 keluarga. Turun drastis dari 108.908 keluarga pada semester II tahun 2023.
Kepala BKKBN Kepri, Rohina menjelaskan bahwa penurunan ini didasarkan pada hasil pendataan keluarga, pemutakhiran, serta verifikasi dan validasi Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Kami terus melakukan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting secara berkala, dua kali dalam setahun melalui proses verifikasi dan validasi, untuk mendapatkan data yang akurat dan sasaran tepat,” kata Rohina, Rabu (23/10).
Baca Juga: Gencar Jemput Bola, Disdukcapil Batam Tuntaskan Perekaman e-KTP Pemilih Baru
Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24) yang dilakukan oleh BKKBN sangat penting untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dituangkan ke dalam Rencana Strategis BKKBN.
Data yang dihasilkan ini menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Kepulauan Riau.
Memasuki semester II tahun 2024, BKKBN Kepri mempercepat pelaksanaan program Bangga Kencana” (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), dengan fokus memperkuat koordinasi di seluruh tingkat wilayah.
“Kami terus mendorong berbagai kegiatan prioritas yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi program, agar dapat diimplementasikan secara optimal,” ujarnya
Sasaran strategis BKKBN pada tahun 2024 termasuk menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) di kalangan wanita usia subur (15-49 tahun) menjadi 2,18. Selain itu, BKKBN juga menargetkan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern hingga 45,12 persen dan menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi 18,90 persen.
Baca Juga: Nelayan Menunggu Hasil Kajian Pemerintah tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut
Salah satu langkah penting dalam upaya tersebut adalah melalui “Diseminasi Keluarga Berisiko Stunting” yang bertujuan meningkatkan komitmen, sinergitas, dan dukungan dari pemerintah daerah serta berbagai mitra kerja.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan stunting dan penanganan keluarga yang sudah terdampak,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menekankan pentingnya pemanfaatan data yang dihasilkan melalui diseminasi tersebut.
“Diseminasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Harapannya, data ini akan digunakan sebagai dasar kebijakan intervensi, mencegah stunting, dan membantu keluarga yang sudah terdampak agar bisa keluar dari risiko stunting,” tutupnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
