batampos – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau (Kepri) meningkat, berada di posisi kedua se-Indonesia. Pada Februari 2024, lebih tinggi dari Agustus 2023. Dari data BPS Kepri pada Agustus 2023, pengangguran terbuka Kepri berdasarkan kota dan kabupaten, Batam tertinggi sekitar 8.14 persen, disusul Karimun 6.02, Bintan 5.43, dan Tanjungpinang 4.76 persen. Lalu Natuna sebesar 4.05 persen, Lingga 3.09, dan Anambas diangka 2.15.
Sementara, berdasarkan data dari BPS Batam, menunjukkan angka kemiskinan menurun. Di 2023 saja, penduduk miskin diangka 5,02 persen. Sementara di 2022, persentasenya lebih tinggi, diangka 5,12 persen.
“Garis kemiskinannya, dihitung dari konsumsi diangka Rp854.465. Kalau di bawah garis itu termasuk miskin, di atas itu bisa hampir miskin atau tidak miskin,” ujar Kepala BPS Batam, Eko Aprianto.
Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Mulai dari lapangan pekerjaan yang minim, serta penghasilan yang terbatas.
“Saya rasa pemerintah pun sudah berusaha menekan angka kemiskinan ini. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, kita termasuk di bawah,” katanya.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengamini jika TPT di Batam masih relatif tinggi dari daerah lain di Kepri. Angka tersebut cukup sulit untuk diturunkan, karena Batam menjadi tempat tujuan para pencari kerja (pencaker), sehingga akan terus berdatangan para pencaker yang ketika dilakukan pencatatan ataupun survei oleh BPS itu akan tercatat sebagai pengangguran.
Kondisi perusahaan di Batam sebenarnya tidak ada masalah, kecuali di sektor tertentu seperti garmen yang memang lagi kesulitan, lantaran sedang menghadapi perlambatan permintaan pasar global. Bahkan ada beberapa yang sudah tutup.
Lalu, sektor manufaktur itu masih menjadi andalan, dan tumbuh cukup baik. Galangan kapal juga kondisinya masih baik. Namun yang jadi catatan adalah perusahaan di Batam yang sudah mendapat tenaga kerja ahli.
“Ini yang juga cukup jomplang. Para pencaker banyak, tapi perusahaan kesulitan mendapatkan pekerja yang ahli. Sementara para pencaker ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang belum terampil,” kata Rafki, Senin (1/7).
Problem lainnya masih masalah lama, yakni perihal perizinan AMDAL. Pengurusannya masih dilakukan ke pusat. Lalu, untuk yang lain tidak ada persoalan yang berarti. (*)
Reporter: Arjuna
