batampos– Pengusaha di Batam mengkawatirkan pertumbuhan investasi di Kepri khususnya di Batam akan tergerus paska pengumuman sejumlah kemudahan untuk berinvestasi di Johor-Singapore Special Economic Zone (SEZ). Salah satunya adalah kemudahan dalam hal pajak yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Di mana ini berdampak kepada Batam, yang merupakan daerah border yang selama ini dianggap menjadi saingan Johor.
Johor yang dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura, pada tanggal 20 September 2024 telah mengumumkan berbagai kemudahan di Special Financial Zone Incentive khusus untuk industri manufaktur. Salah satunya adalah pemberian 5% tax rate upto 20 years (10+10 years) dan Incentive for Industrial building allowance of 10%.
“Jadi kalau di sana sudah diumumkan bahwa PPh untuk perusahaan itu hanya 5 persen, nah di kita saat ini masih 21 persen. Bayangkan bedanya yang sangat jauh,” kata ketua Kadin Kepri,Ahmad Ma’ruf Maulana, Selasa (24/9).
Ma’ruf mengatakan dengan kemudahan yang diterapkan SEZ Johor- Singapore akan membuat para perusahaan industri manufacture di FTZ Batam yang notabenenya adalah penanaman modal asing melirik SEZ Johor-Singapore sebagai lokasi yang strategis untuk relokasi atau expansi.
“Kondisi ini tentu kita tidak mengharapkan terjadi, sehingga sangat diperlukan kebijakan khusus untuk industri-industri manufacture di FTZ Batam agar dapat diberikan setidak-tidaknya kemudahan dibidang perpajakan yang seimbang dengan apa yang diterapkan oleh SEZ Johor- Singapore,” Pintanya.
Ia menambahkan, sesuai arahan dari Presiden Terpilih masa jabatan 2024 – 2029, target dari pertumbuhan ekonomi ditahun 2025 sebesar 8% serta prioritas program pemerintah Indonesia kedepannya adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia. “Dan sesuai arahan Bapak Menko, bahwa FTZ Batam akan di khususkan untuk pengembangan hilirisasi pasir silika dan sebagai pusat pengembangan dari industri semikonduktor. Maka harus didukung dengan berbagai kemudahan,” tambahnya.
Menurutnya, Struktur ekonomi Batam dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan rata-rata diatas 50% terhadap total Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDBR) Kota Batam dan tahun 2023, kontribusi dari sektor tersebut sebesar 56,38% terhadap total PDRB kota Batam.
“Bukan hanya itu saja, kita berharap biaya dalam pengurusan perizinan baik di tingkat daerah dan pusat juga dipermudah dan murah. Kalau ditanya, saat ini banyak cost yang kita keluarkan untuk sebuah perizinan,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap adanya sinergi di antara semua pemangku kepentingan di Batam dan Kepri pada umumnya untuk meningkatkan investasi. “Walikota, Kepala BP Batam dan Pemprov Kepri harus saling dukung dan bersinergi untuk pertumbuhan investasi di daerah ini. Kami pengusaha akan terus berupaya mendatangkan investor. Tetapi tentu harus disertai dengan proses yang mudah dan murah dari pemerintah,” ujarnya.
Makruf sudah melayangkan surat ke Menteri Koordinator Bidang Perekenomian terkait hal tersebut. Juga sudah diberitahukan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/ BKPM dan Kadin Indonesia. Ia berharap pusat bisa memberikan keputusan terkait insentif perpajakan untuk FTZ Batam.
“Menurut saya, kalau insentif ini tak ada, Batam akan semakin jauh tertinggal dari Johor. Dan kita akan kalah dalam menarik dan meyakinkan investor untuk masuk ke Indonesia,” katanya.
Ketua Apindo Rafki belum lama ini juga mengatakan, bahwa pemerintah ingin bersaing dengan Johor. Tetapi itu akan berat jika tidak ada pembenahan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan termasuk dalam hal membenahi perizinan berusaha.
“Itu masih sebagian ada yang terkendala di pusat, dan Apindo berharap Menko Airlangga mendorong supaya perizinan tertentu seperti AMDAL dilimpahkan ke pemerintah daerah tentunya dapat menaikkan daya saing Kepri. Namun jika masih seperti saat ini mungkin agak sulit bersaing dengan Johor , karena disana perkembangannya cukup pesat . Selain didukung penuh oleh pemerintah Malaysia, mereka juga kerja sama dengan Singapura untuk pengembangan Johor,”sebutnya.
Faktor tersebut harus segera di benahi dan dikaji oleh pemerintah daerah baik itu BP Batam dan instansi terkait.
“Kemudian persoalan lahan juga menjadi hal yang perlu dibenahi karena terbatasnya lahan di kota Batam,” ujarnya.
Bagaimana hal ini bisa dibenahi segera oleh BP Batam sehingga ketika investor itu datang sudah tersedia lahannya. Saat ini masih banyak lahan yang telah di kuasai tetapi masih kosong.
“Kita berharap dalam hal ini di dukungan oleh BP Batam untuk bisa teruskan ke pemerintah pusat agar bisa dimaksimalkan, perizinan yang di pusat dilimpahkan saja ke daerah tinggal diawasi saja pelaksanaannya,” tutupnya.(*)
Reporter: Alfian
