Jumat, 22 November 2024

Kebijakan PMK 199 Dianggap Jadi Ganjalan Sektor Jasa

Berita Terkait

spot_img
Aktivitas di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Ekspor hasil industri Kota Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

batampos – Perkembangan sektor industri di Batam, khususnya manufaktur dan jasa, menunjukkan tren positif. Namun, permasalahan perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kebijakan logistik menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
Demikian catatan Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengenai perkembangan industri di Bandar Dunia Madani. Ia menuturkan bahwa geliat industri di Batam terus berkembang, dengan sektor manufaktur menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, bahkan selama masa pandemi.

“Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, manufaktur menjadi andalan di Batam. Saat pandemi, manufaktur bahkan menjadi penopang utama, sehingga pertumbuhan ekonomi Batam tidak mengalami penurunan yang terlalu drastis meski terjadi resesi,” ujar Rafki, Kamis (10/10).


Ia menambahkan bahwa kawasan industri di Batam hampir seluruhnya terisi penuh. Perkembangan tersebut mendorong perluasan kawasan industri baru untuk menampung kebutuhan sektor manufaktur yang terus berkembang.

Namun, Rafki menyoroti masalah terkait perizinan Amdal yang masih menjadi hambatan besar, terutama bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Amdal masih menjadi masalah utama, terutama karena pengurusan izin untuk PMA harus dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Banyak izin yang tertahan di sana, sehingga belum selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, sektor jasa, khususnya jasa keuangan, logistik, dan pariwisata, juga mengalami pertumbuhan. “Setelah pandemi, sektor jasa keuangan berkembang cukup baik. Namun, untuk logistik, banyak perusahaan yang gulung tikar akibat kebijakan PMK 199 yang membuat barang-barang dari Batam dikenai pajak tinggi ketika dikirim ke luar Batam,” ujarnya.

Untuk sektor pariwisata di Batam, pemulihan mulai terlihat, meskipun belum sepenuhnya. Namun, tantangan tetap ada, termasuk tingginya harga tiket feri internasional dan masalah visa.

“Harga tiket feri yang masih mahal, meskipun sudah ada penurunan, tetap memberatkan. Kenaikannya lebih dari 100 persen, jadi penurunan kecil tidak berpengaruh banyak. Harus ada penurunan harga yang signifikan agar jumlah penumpang meningkat,” ujarnya.

Dalam aspek sumber daya manusia (SDM), Rafki berharap agar Balai Latihan Kerja (BLK) pusat yang ada di Batam segera beroperasi. Hal ini penting untuk mencetak tenaga kerja yang terampil, baik di sektor manufaktur maupun jasa.

Menurut ekonom Kepulauan Riau tersebut, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas agar industri di Batam dapat terus berkembang tanpa bergantung pada tenaga kerja asing (TKA). “Peningkatan kualitas SDM tidak bisa dihindari. Jika tidak me-lalui pendidikan, harus melalui pelatihan. Jika SDM kita tidak dipersiapkan dengan baik, maka posisi-posisi penting di industri akan diisi oleh TKA,” kata Rafki. (*)

spot_img

Baca Juga

Update