batampos– Polemik Rempang Galang belum berakhir. Sebagian besar masyarakat tempatan masih berdiskusi kukuh keras untuk tidak mau angkat kaki dari kampung mereka. Berbagai alasan terus disampaikan masyarakat di sana sehingga Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia harus turun menemui masyarakat Rempang Galang lagi.
Bertempat di masjid kampung Tanjung Banon, Menteri Bahlil bersama jajarannya serta Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan lagi terkait rencana pengembangan pulau Rempang ini. Seperti pada penjelasan awal, bahwa pengembangan pulau Rempang akan tetap berjalan dan masyarakat tempatan diminta untuk berbesar hati karena pemerintah akan memfasilitasi dan menyediakan tempat tinggal baru dan sementara.
Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah masih konsisten dengan hunian pengganti di lokasi relokasi seperti yang disampaikan sebelumnya serta ganti rugi atas lahan perkebunan masyarakat di sana.
“Semua akan diakomodir. Lahan diatas satu hektar tetap akan diganti, ” ujar Bahlil.
Untuk hunian pengganti seperti yang disampaikan pihak BP Batam sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun rumah tipe 45 dengan nilai Rp 120 juta di dekat kampung Tanjung Banun. Permukiman baru ini akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti akses jalan masuk, fasum, rumah ibadah dan lain sebagainya. Rencana pembangunan selama satu tahun dan sementara waktu masyarakat setempat pindah ke lokasi yang disediakan pemerintah di kota Batam.
“Insyallah akan ada solusi yang baik buat kita semua, ” ujar Bahlil.
Pertemuan Bahlil dengan masyarakat Sembulang ini tidak berlangsung lama sebab dihiasi dengan aksi unjuk rasa masyarakat yang tetap menolak direlokasi. Rombongan menteri Bahlil berdiskusi dengan tokoh dan perwakilan warga sekitar 30 menit dan setelah itu kembali melakukan peninjauan ke kampung lain dan juga lokasi penampungan sementara masyarakat yang sudah pindah di kota Batam. (*)
reporter: eusebius sara
