batampos– Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menemui mahasiswa yang ingin mempertanyakan nasib warga Rempang. Rencana relokasi warga ini menimbulkan penolakan dari warga.
Ia memaparkan investasi yang saat ini akan mengelola kawasan Rempang. Rudi menjabarkan rencana proyek pengembangan Rempang Eco City yang sudah masuk ke daftar program strategis nasional (PSN) tahun 2023.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, 28 Agustus 2023 lalu.
Pemerintah pusat bersama BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi dengan nilai investasi hingga tahun 2080 diproyeksikan mencapai Rp381 triliun.
Masuknya rencana investasi, masyarakat sangat mendukung. Akan tetapi mereka menolak adanya relokasi tempat tinggal mereka yang telah ada sejak 1834.
Rudi menjelaskan terkait pembangunan rumah ganti yang saat ini masih berupa hutan, Rudi menjelaskan rumah contoh belum bisa dibangun, karena lahan belum dibuka.
Untuk persoalan rumah tinggal yang nanti akan diberikan kepada warga, akan segera dibangun, dalam waktu dekat ini.
“Bagaimana kita mau buat rumah contoh, kalau tidak dibuka (lahan, red). Ini yang akan kami buka dulu. Makanya setelah dibuka lahan itu, baru bisa dibangun rumah hunian tersebut,” kata Rudi, kata dia usai menemui mahasiswa Batam di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (15/9).
Kepala BP Batam ini menjelaskan sebelum lahan itu dibuka, tentu harus dilihat dulu anggarannya.
“Pitih nya (uang, red) ada atau tidak harus dibahas dulu dengan DPRD, kalau itu di Pemko. Namun kalau di BP Batam harus izin menteri lagi, DPR lagi,” ujarnya.
Adanya usulan mengenai relokasi ditunda, sambil menunggu pembangunan rumah rampung, Rudi enggan menjawab lebih detail terkait hal ini.
Menurutnya, investasi harus didukung. Pemerintah sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan warga Rempang yang terdampak relokasi akibat pembangunan tersebut.
“Kalau kalian menyimak diskusi tadi pasti kalian tahu jawabannya. Jangan diulang lagi,” tegasnya sambil berlalu meninggalkan awak media.
Sebelumnya dalam konfrensi pers di Gedung Graha Kepri Rudi mengakui ketersediaan rumah pengganti bagi warga setempat belum akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan.
Kebutuhan rumah pengganti ini, BP Batam membutuhkan anggaran Rp1.8 triliun.
“Sedangkan dari pembayaran UWT tidak cukup untuk pembangunan uang tersebut. Kami juga masih mencari tambahan Rp350 miliar agar pembangunan rumah rampung,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto melihat ada semacam pola komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Rempang.
“Inilah yang sangat kami sayangkan, sehingga terjadi miss-informasi. Mulai dari aspek histori, sosiologis dan budaya. Sehingga tidak terjadi salah paham dan sebagainya. Saya yakin dan optimis kalau memiliki tujuan yang sama maka akan terbangun hal yang baik juga,” tegasnya.
Mengingat dalam pemaparan yang telah disampaikan Wali Kota yang juga Kepala BP Batam HM Rudi diketahui bahwa, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan segala halnya kepada masyarakat yang terkena relokasi.
“Bahkan, bangunan perumahan hingga ganti untung yang akan diterima oleh masyarakat pun telah disiapkan dengan jumlah yang sudah dipatok untuk setiap satu kepala keluarga,” jelasnya. (*)
reporter: yulitavia
