batampos – Polda Kepri memastikan untuk sementara seluruh wilayah Kepri aman dari peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu setelah tim Ditkrimsus Polda Kepri turun di 7 Kabupaten Kota di Kepri selama dua pekan terakhir.
Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni mengatakan timnya telah melakukan inspeksi pasar, mengambil sampel beras dari berbagai merek, serta mengecek langsung ke gudang-gudang distributor di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Dari hasil pemeriksaan selama beberapa minggu ini, kami belum menemukan indikasi adanya peredaran beras oplosan di Kepri. Jadi untuk sementara wilayah Kepri aman dari beras oplosan,” ujarnya, Rabu (16/7).
Menurutnya, pengecekan dilakukan bersama instansi terkait dan tim dari pemerintah daerah. Sampel diambil secara acak dari tiga pasar di setiap kabupaten dan kota, terutama terhadap beras-beras jenis premium yang berpotensi menjadi target praktik pengoplosan.
“Untuk setiap Kabupaten Kota di Kepri, kami turun ke 3 pasar. Kamu memilih pedagang secara acak dan mengambil beberapa sampel beras premium,” tegasnya.
Setelah melakukan serangkaian pengecekan, pihaknya bisa memastikan bahwa tak ditemukan peredaran beras-beras premium yang diduga oplosan.
“Kami koordinasi dengan bulog, tak ada beras oplosan, terutama dari beras SPHP,” sebutnya.
Meski belum ditemukan indikasi kecurangan atas beras, pihaknya menemukan tren menurunnya ketersediaan beras premium. Temuan itu juga telah dikonfirmasi kepada distributor dan membenarkan kondisi tersebut.
“Stok beras premium di distributor sudah mulai menipis. Jika dalam dua bulan ke depan tidak ada pasokan baru, harga beras premium dikhawatirkan bisa melonjak tajam,” ujarnya.
Di sisi lain, stok beras medium milik Bulog disebut masih aman untuk kebutuhan tiga hingga empat bulan ke depan. Sehingga ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir.
“Kalau untuk stok beras medium justru aman, tak ada kendala. Stok beras untuk 3 sampai 4 bulan kedepan,” jelasnya.
Dijelaskannya, adapun beberapa faktor keterlambatan pasokan disebut akibat sejumlah kendala teknis dan administratif, baik dari wilayah pengiriman dalam negeri maupun luarnegeri.
“Kami juga menerima laporan adanya hambatan distribusi, termasuk ke Batam. Kenapa Batam, karena tempat penyalurannya dimulai dari Batam,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ruslaeni menegaskan Polda Kepri akan memantau secara mingguan terhadap kondisi pasar dan mendesak para pelaku usaha untuk transparan soal data pasokan. Kepolisian juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan dugaan beras oplosan.
“Semua laporan akan kami tindaklanjuti. Namun tetap harus disertai bukti yang jelas. Masyarakat bisa melapor ke polres terdekat atau langsung ke Polda,” imbuhnya. (*)
Reporter: Yashinta