batampos – Ribuan warga yang bermukim di dekat kawasan industri galangan kapal Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kelancaran aliran air bersih ke permukiman mereka, Rabu (18/9). Aksi ini sempat diwarnai dengan pemblokiran akses jalan sehingga aktivitas pekerja galangan kapal jadi terhambat.
Aksi warga yang mengatasnamakan dari Perumahan Putra Jaya, kemudian berlanjut di depan kantor BP Batam di Batam Center, dengan harapan segera diteruskan kepada penge-lola distribusi air bersih di Batam, dalam hal ini PT Air Batam Hilir (ABHi).
Ketua RT di Perumahan Putra Jaya, Watayo, mengungkapkan, sebelumnya di 2022, warga Putra Jaya sudah menggelar aksi serupa namun belum ada perubahan yang signifikan. Tuntutan warga kali ini hanya meminta air mengalir secara normal.
“Kami sampai begadang menunggu air mengalir pukul 01.00 WIB dini hari, itupun air sangat kecil dan kondisinya sangat keruh, tidak bisa memenuhi kebutuhan kami seluruh warga,” ujarnya.
Karena itu, warga mendesak agar pengelola air di Batam segera mencarikan solusi terbaik sehingga keluhan warga terkait suplai air bersih tersebut segera ditemukan dan air tak ngadat lagi.
“Maka kehadiran kami warga hanya menuntut air mengalir normal, yang sudah puluhan tahun tidak kami rasakan,” jelasnya.
Hal senada disampaikan warga Puri Pesona II, Tanjunguncang, Toni David Manalu. Menurutnya, air di Perumahan Putra Jaya dan sekitarnya sudah tak mengalir lancar sejak 10 tahun terakhir. Bahkan, kata dia, dua pekan lalu, Direktur PT ABH, Mujiaman, sudah dimintai penjelasan di harapan warga, dan berjanji bakal menuntaskan persoalan air ini. Namun, nyatanya dua pekan berlalu, aliran air tetap ngadat.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, secara langsung menerima keluhan warga Perumahan Putra Jaya, Tanjunguncang, Rabu (18/9). Ia menyampaikan, pihaknya akan memastikan air akan mengalir dengan lancar ke perumahan tersebut. Ia juga mengingatkan agar warga yang turut aksi ini, mematuhi hukum. Sehingga, tak perlu berurusan dengan hukum karena melakukan tindakan yang tak semestinya.
Berbagai upaya teknis akan dilakukan untuk memaksimalkan suplai air ke Perumahan Putra Jaya. Pertama, optimalisasi pengaturan katup (valve) di seluruh jalur suplai ke arah Perumahan Putra Jaya. Kedua, pembangunan fasilitas fisik untuk memastikan peningkatan suplai air ke Perumahan Putra Jaya agar warga segera mendapatkan suplai air. Ketiga, perancangan sistem mini booster pump atau pompa air di lokasi ujung pipa distribusi utama DN500mm Putra Jaya.
Di hadapan masyarakat Perumahan Putra Jaya, Rudi menyatakan akan mengawasi langsung pemasangan mini booster tersebut. Pemasangan alat ini awalnya direncanakan selesai dalam dua minggu. Namun, Rudi meminta agar alat ini dapat dipasang dalam waktu satu pekan saja.
(F. Cecep Mulyana / Batam Pos)
”Kami bersyukur bahwa hari ini (kemarin) sudah ada solusinya. Saya akan mengontrol agar pemasangan booster ini bisa selesai tepat waktu,” kata Rudi.
Kebijakan ini diambil agar pasokan air di Perumahan Putra Jaya dapat mengalir merata ke seluruh rumah warga. ”Saya titip kepada kita semua agar tetap menjaga kekompakan dan situasi kondusif. Laporkan kepada saya jika ada kendala, agar saya bisa segera mengambil tindakan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam, Denny Tondano, menyatakan, akan berupaya maksimal memenuhi kebutuhan air warga.
”Langkah-langkah ini terus dilakukan dan bersamaan dengan pengaturan suplai, ABHi juga mengoptimalkan pengiriman mobil tangki sebagai solusi sementara yang paling memungkinkan saat ini,” ujar Denny.
Denny menjelaskan upaya teknis untuk dapat mengoptimalkan suplai bagi warga Putra Jaya tengah dilakukan pihaknya bersama PT ABHi.
“Langkah awal yaitu optimalisasi pengaturan valve di seluruh jalur suplai ke arah Perumahan Putra Jaya. Hal ini akan meningkatkan suplai air ke Putra Jaya dan meminimalisir dampak gangguan di daerah lain,” kata Deni.
Kemudian, membangun fasilitas fisik untuk memastikan terjadinya peningkatan suplai ke Perumahan Putra Jaya sehingga warga mendapatkan suplai air secepatnya.
”Saat ini, tim tengah mengerjakan pemasangan groundtank di sana (Putra Jaya) dan tank kapasitas 12 meter kubik dan selesai dalam waktu dekat untuk bisa segera dialirkan,” terangnya.
Tak hanya itu, Deni menjelaskan bahwa perancangan sistem mini booster pump di lokasi ujung pipa distribusi utama berukuran DN500mm Putra Jaya.
”Langkah ini terus dilakukan dan paralel dengan pengaturan suplai, kami juga mengoptimalkan penambahan pengiriman mobil tangki sebagai upaya paling memungkinkan untuk dilakukan untuk saat ini,” sebutnya.
Semua itu dilakukan agar warga di Putra Jaya mendapatkan penambahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Direktur Utama PT ABHi, Mujiaman Sukirno, menyebutkan, untuk solusi jangka panjang, akan dibangun Water Treatment Plant (WTP) di Waduk Tembesi dan Duriangkang yang direncanakan selesai di Desember 2024.
“Jika WTP ini selesai pada Desember nanti, kebutuhan air bersih di wilayah Tanjunguncang akan tercukupi secara keseluruhan,” ujar Mujiaman.
Mujiaman mengatakan, pihaknya menyadari kebutuhan air warga Putra Jaya harus dilayani dalam waktu yang sesingkat mungkin, yakni seminggu ke depan. Pihaknya juga memberikan pompa air yang sebelumnya hanya satu menjadi dua untuk menyuplai perumahan yang berada di blok yang jauh.
“Kami berkomitmen penuh bersama pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut,” tutupnya.
Aksi Warga Diprotes Pelaku Industri
Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang yang melakukan pemblokiran jalan masuk perusahaan galangan kapal, diprotes pelaku industri galangan kapal. Protes ini ditujukan pada aksi massa yang melakukan pemblokiran jalan.
Pelaku industri yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri, mengecam keras aksi pemblokiran jalan ini sebab melumpuhkan aktivitas produksi di galangan kapal.
”Pemblokiran jalan itu yang disesalkan. Silakan berunjuk rasa tapi jangan menghalangi pekerja lain untuk bekerja. Banyak anggota yang protes. Beberapa perusahaan galangan di Tanjunguncang sudah mengubah jam masuk kerja dari pukul 07.00 WIB dan Pukul 08.00 WIB, menjadi pukul 09.00 WIB. Tetapi tetap tidak bisa masuk. Ini kan menghambat kegiatan produksi di galangan kapal,” ujar Ketua DPW Iperido Kepri, Ali Ulai, melalui sekretarisnya, Tia, kemarin.
Imbas dari aksi unjuk rasa ini, hampir semua galangan di Tanjunguncang meliburkan karyawan karena terhalang oleh massa hingga pukul 10.00 WIB.
Dikatakan Tia, berdasarkan laporan pengusaha galangan kapal yang bernaung dibawa Iperindo, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan sweeping ke perusahaan. Karyawan yang sudah masuk kerja dipaksa untuk ikut unjuk rasa. Ini lebih disesalkan lagi dan berharap agar ada upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi ke depannya.
”Yang paling kami sesalkan adanya sweeping ke perusahaan yang meminta pekerja yang ada di dalam perusahaan untuk ikut berunjuk rasa,” kata Tia.
”Ya kalau mau unjuk rasa silakan unjuk rasa, silahkan datang ke tujuan yang tepat, jangan pula galangan kapal yang di minta untuk ikut unjuk rasa,” kata Tia.
Aksi massa yang memblokir dan sweeping pekerja galangan kapal ini dinilai tidak tepat. Ini harusnya tidak terjadi, sebab situasi industri galangan kapal yang sedang membaik juga perlu dijaga untuk kemajuan perekonomian di kota Batam.
”Kalau seperti ini bagaimana dengan proyek yang kami kerjakan di galangan, siapa yang bertanggung jawab jika tidak bisa selesai tepat waktu. Mohon pengertian kita semua. Bagaimana pun galangan kapal ini menopang kehidupan banyak orang juga,” ujar Tia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengaku sangat menyesalkan adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ke perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang.
”Kabar ini sempat membuat resah para investor. Banyak yang kemudian mempertanyakan kepada APINDO Batam. Kami mengingatkan semua pihak di Batam untuk tidak mengganggu operasional perusahaan yang ada,” kata Rafki.
Rafki juga mengingatkan masyarakat akan aksi sweeping tahun 2013 silam. Aksi tersebut menjadi salah satu penyebab Batam ditinggalkan investor.
”Kasusnya mirip. Saat itu, sweeping dilakukan oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi menolak UMK,” jelas Rafki.
APINDO, lanjut Rafki, tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi di Batam. Jika hal tersebut terulang, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. ”Jika investor hengkang, pengangguran akan meningkat di Batam. Kemiskinan dan kriminalitas juga akan meningkat. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi,” ujarnya.
APINDO Batam mengimbau semua pihak di Batam untuk menjaga suasana tetap kondusif.
”Silakan berunjuk rasa, tapi jangan sampai mengganggu operasional perusahaan atau mengganggu ketenteraman masyarakat. Mari kita jaga Batam sebagai tempat kita mencari nafkah bersama. Jangan dirusak,” ujarnya. (*)
Reporter : Eusebius Sara / Azis Maulana / Fiska Juanda
