batampos – Komisi I DPRD Batam, Tumbur Hutasoit menilai PT Pelni tidak maksimal dalam pelayanan ke masyarakat usai diketahui sejumlah penumpang KM Kelud terlantar di Pelabuhan Bintang 99, Batu Ampar, Batam, akibat permasalahan teknis dalam proses pembelian tiket.
“Kami sangat menyayangkan insiden Kamis kemarin. Pihak KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), Pelni, dan instansi terkait harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Tumbur, Jumat (27/12)
Menurut Tumbur, pihak Pelni seharusnya mampu memberikan solusi yang memadai, bukan membiarkan masyarakat terlantar.
“Pejabat yang ditugaskan di Batam harus melayani masyarakat dengan baik. Kepala Pelni, KSOP, dan para pemangku kepentingan lainnya tidak boleh membiarkan masyarakat kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Mereka ini ingin mudik, bukan terlantar,” ujarnya .
Tumbur mengungkapkan bahwa ada dua masalah utama yang menjadi akar dari kejadian ini. Pertama, beberapa penumpang membeli tiket menggunakan data orang lain, sementara prosedur pembelian tiket saat ini mewajibkan calon penumpang untuk mengisi formulir sesuai dengan data pribadi, seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin yang sesuai dengan KTP.
Masalah kedua adalah praktik penjualan tiket melalui platform media sosial, seperti Facebook.
“Aparat kepolisian harus mengusut tuntas oknum yang menjual tiket melalui Facebook. Ini tidak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga menciptakan kekacauan dalam sistem penjualan tiket Pelni,” ujar Tumbur.
Tumbur juga menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan tiket kapal KM Kelud, sehingga banyak yang bergantung pada jasa pembelian tiket.
Ia meminta Pelni untuk membuka lebih banyak penjualan tiket non-seat agar masyarakat bisa memperoleh tiket dengan lebih mudah.
“Pelni harus transparan dalam menjual tiket. Jasa pembelian tiket ini harus dibatasi. Karena sulit mendapatkan tiket, masyarakat akhirnya mencari bantuan pihak ketiga, yang seringkali memperumit keadaan,” katanya
Selain itu, Tumbur juga mengkritisi sistem distribusi tiket gratis yang saat ini dilakukan secara online. Menurutnya, tiket gratis tersebut justru sering kali jatuh ke tangan masyarakat yang mampu secara ekonomi.
“Tiket gratis seharusnya diberikan secara manual dengan syarat menyertakan surat keterangan tidak mampu. Jangan sampai yang mampu secara ekonomi justru mendapat tiket gratis karena pembelian dilakukan secara online,” katanya. (*)
Reporter: AZIS MAULANA
