batampos – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jembatan Batam Bintan (Babin) menarik minat banyak negara untuk terlibat dalam konsorsium. Bagi menggesa persiapan lelang, Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta Pemprov Kepri untuk menyelesaikan pekerjaan pendukung.
“Dari pemaparan Bappenas dalam rapat koordinasi Proyek KPBU Jembatan Babin, Selasa (27/9) lalu. Ada belasan perusahaan dari sejumlah negara yang berminat menjadi konsorsium,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Bakar melalui Pejabat Fungsional Dinas PUPP Provinsi Kepri, Sayed Wahidin, kemarin di Tanjungpinang.
Dikatakannya, perusahan yang berminat tersebut ada dari Korea, Tiongkok, Jepang dan sejumlah negara lainnya. Dijelaskannya, untuk pembangunan trase Batam-Tanjungsauh akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan skema pinjaman luar negeri.
“Untuk pembangunan trase Batam-Tanjungsauh skemanya adalah dukungan konstruksi pemerintah dengan nilai Rp3,34 triliun atau setara 300 juta USD,” jelas Sayed.
Baca Juga: Pelabuhan Internasional Sekupang Kembali Beroperasi
Kemudian untuk bagian Tanjungsauh-Bintan menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Secara keseluruhan pembangunan Jembatan Babin diproyeksikan sebesar Rp14,12 triliun. Mega proyek ini, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Masih kata Sayed, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama adalah pembebasan lahan, kedua soil investigasi. Dikatakannya, untuk masalah lahan, progresnya hampir tuntas. Karena masih tersisa sekitar 0,26 persen. Adapun lokasinya berada di wilayah kerja BP Batam.
“Kalau untuk lahan, kita yakin akan selesai secepat mungkin. Sehingga bisa dihibahkan ke Kementerian PU,” jelasnya lagi.
Selanjutnya, untuk soil investigasi dicari solusinya. Karena pekerjaan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kementerian PU meminta daerah untuk menghandle tanggungjawab ini. Namun dengan kondisi anggaran sekarang ini, tentunya cukup berat.
“Beberapa waktu lalu, Pak Gubernur sudah menyurati Kementerian PU mengenai persoalan ini. Kemudian bersama Bappenas, ada skema pekerjaan menggunakan dana pinjaman luar negeri atau sepaket dalam anggaran pembangunan trase Batam-Tanjungsauh,” paparnya.
Baca Juga: Kepala BP Batam Ingin Ekonomi Tanjungpinang Tumbuh seperti Batam
Disebutkannya, lewat APBD TA 2021 lalu, Pemprov Kepri sudah menyelesaikan delapan titik. Adapun anggaran yang sudah dihabiskan sebesar Rp8,7 miliar. Sedangkan sisa pekerjaan masih ada 16 titik lagi. Karena banyak pekerjaan dibawah laut, memerlukan anggaran lebih kurang Rp50 miliar.
“Pekerjaan beratnya, karena berada didasar laut. Makanya harus dilakukan orang-orang ahli. Rumitnya, pekerjaan ini, maka memerlukan dana besar,” tutupnya.
Dalam pembangunan itu nanti, Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Jembatan Batam -Bintan. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan, serta dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah di Kepulauan Riau tersebut.
Jembatan Batam Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,753 Km dengan pembagian 7.98 Km untuk porsi KPBU (Pulau Bintan – Pulau Tanjung Sauh) dan 6.76 Km untuk porsi dukungan pemerintah (Pulau Tanjung Sauh – Pulau Batam) yang akan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
Adapun rencana kecepatan 80 km/jam, lebar lajur 3,6 m, lebar bahu luar 3,0 m lebar bahu dalam 1,5 m, lebar median (termasuk bahu dalam) 4,0 m. Kemudian jumlah junction 2 (Batam dan Bintan), jumlah interchange 1 (Tanjung Sauh). Sementara itu, bentang jembatan cable stayed 500 m pada alur pelayaran, vertical clearence 60 m pada alur pelayaran lalu lintas awal pada 2024 dengan prediksi 8.106 kenderaan (mobil dan motor) perhari.(jpg)
