batampos – Polri mengumumkan bahwa sebanyak 699 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak perdagangan orang telah dipulangkan dari Myanmar. Dari jumlah tersebut, 39 orang merupakan warga Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Kepri), Kombes Imam Riyadi, mengatakan proses pemulangan ini telah dikoordinasikan dengan berbagai instansi terkait.
“Kemarin dari Kemenko Polhukam, BP2MI, Kemendagri, dan Kementerian P2MI sudah bersurat ke Kemendagri untuk meminta kepala daerah, termasuk gubernur, agar turut membantu pemulangan warga,” kata Imam, Minggu (23/3).
Namun, menurut Imam, proses koordinasi di tingkat daerah tidak berjalan mulus. Pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), serta Badan Perbatasan. Namun, ia menyayangkan respons yang kurang sigap dari pemerintah daerah.
“Ketika kami berkoordinasi dengan Disnaker Kepri, mereka meminta kami mengonfirmasi ke PPA, lalu ke Badan Perbatasan. Pada akhirnya, warga Kepri yang sudah dipulangkan dari Jakarta harus kembali secara mandiri,” ujarnya.
Imam juga menyoroti minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam menangani persoalan ini.
“Kami ingin membangun koordinasi untuk membantu pemerintah daerah, tetapi tidak ada respons positif. Seolah dilempar ke sana-sini. Padahal ini masalah serius,” katanya.
Selain kasus di Myanmar, Imam juga mengungkapkan bahwa sekitar 3.500 warga Kepri saat ini berada di Kamboja dan bekerja sebagai scammer.
“Kami terus melakukan pemantauan dan komunikasi dengan mereka di Phnom Penh, Kamboja untuk mengetahui kondisi mereka,” ujarnya
Kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri semakin menjadi perhatian, mengingat banyaknya korban yang terjebak dalam pekerjaan ilegal dan eksploitasi.
“Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan daerah untuk memastikan keselamatan para WNI yang menjadi korban,” ujarnya. (*)
Reporter: AZIS MAULANA