batampos – Selangkah lagi pasangan bakal calon kepala daerah Batam, Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra, dipastikan berhadapan dengan kotak kosong di Pilkada Batam 2024. Jika salah satu dari kedua partai tersisa, PKS dan PDIP, memutuskan bergabung ke koalisi gemuk itu, maka pupus sudah harapan bacalon lainnya.
Berbicara soal kotak kosong di Pilkada, dunia politik Indonesia dibuat heboh soal kemenangan kotak kosong di pemilihan Wali Kota Makassar pada pertengahan 2018 lalu. Suara kotak kosong menekuk koalisi parpol. Hal itu pertama kali terjadi di Indonesia.
Awal munculnya kotak kosong di Makassar setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari dari bursa Pilwako Makassar. Atas putusan itu, Pilwako Makassar akhirnya diikuti pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi – Cicu).
Pada 27 Juni 2018, semua orang tersentak. Pundi-pundi suara kotak kosong di Makassar mengalir deras. Berdasarkan hasil rekapan dari KPU Kota Makassar per kecamatan, kotak kosong menang atas pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi. Dari rekapitulasi ini, pasangan Appi – Cicu total mendapatkan 264.071 suara dan kotak kosong 300.969 suara.
Ada kemungkinan potensi Pilkada Batam melawan kotak kosong. Amsakar – Li Claudia dibuat naik daun, sebab sudah 10 partai memberikan dukungan ke mereka. Namun Amsakar tak jemawa.
Baginya pribadi, kotak kosong juga lawan serius. Menurut Amsakar, banyaknya dukungan menjadi bukti bahwa pihaknya mendapat tempat spesial di hati parpol. Itu menjadi buah dari perjuangannya dengan Li Claudia selama dua tahun terakhir, tentunya atas peran serta para relawan.
”Perjalanan saya bersama relawan dan sekarang didukung partai politik adalah untuk mewujudkan keinginan masyarakat,” ujarnya, Jumat (26/7).
Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unrika, Rahmayandi Mulda, melihat dari komposisi koalisi besar yang ada pada pasangan Amsakar – Li Claudia, membuka peluang kemenangan bagi pasangan tersebut. Akan tetapi, hal ini masih ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Kalau Amsakar – Li Claudia berhadapan dengan kotak kosong, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Rahmayandi memaparkan, kementakan yang dimaksud seperti loyalis politik dinasti akan melawan dengan berbagai cara, semisal kampanye miring terhadap pasangan tersebut, dan hal lainnya.
”Yang dikawatirkan tingkat partisipasi pemilih akan semakin menurun, apalagi kondisi Batam selama ini tingkat partisipasi pemilihnya tidak maksimal yang disebabkan oleh banyak masyarakat tidak berpenduduk tetap atau permanen,” ujarnya, Sabtu (27/7).
Dia menambahkan, kemungkinan kotak kosong untuk menang tidak begitu besar, asalkan tingkat partisipasi pemilih tinggi. Namun kalau partisipasinya rendah, ada kemungkinan kotak kosong akan menang. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah tanggung jawab penyelenggara, utamanya KPU agar melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
Ditanya mengenai loyalis bakal calon tertentu untuk memainkan isu politik identitas, menurutnya potensi tersebut tidak begitu besar. Meski begitu, apabila mengangkat isu-isu agama ataupun etnis ke ruang publik, ia merasa itu tindakan yang paling blunder, sebab Batam daerah multi etnis dan keyakinan.
”Kalau ini isu (agama dan etnis) yang digiring untuk menjatuhkan pasangan Amsakar dan Li Claudia, maka mereka (Amsakar Li Claudia) justeru akan makin kuat,” ujar Rahmayandi.
Penggerusan suara yang diprediksi terjadi ke Amsakar – Li Claudia lewat kampanye-kampanye isu politik identitas di media sosial baginya tak begitu berpengaruh ke masyarakat Batam. Pada umumnya masyarakat cukup pintar dan cerdas, tidak mudah terpengaruh pada hal-hal negatif. Justru bila ada kampanye negatif, akan memunculkan simpati dan solidaritas ke pasangan yang terimbas.
Mengalirnya dukungan ke pasangan Amsakar – Li Claudia terbilang luar biasa. Akan tetapi, tak dinafikan juga kalau keputusan itu lebih banyak campur tangan elit politik di pusat ketimbang di daerah. Akademisi Kapri, Zamzami A Karim pun mengamininya.
Menurut Zamzami, dukungan elit politik di pusat kepada kandidat Pilkada bertujuan untuk menyatukan dukungan proxy pemerintah: Koalisi Indonesia Maju (KIM), plus PKB, Nasdem dan lain-lain. Tujuannya, agar nanti kebijakan pemerintah pusat bisa dipatuhi dengan mudah sampai ke daerah.
Kecenderungan partai-partai untuk bersekutu mendukung satu calon dalam koalisi besar ini yang dia sebut sebagai politik kartel, misinya adalah memperkecil peluang bagi calon lain untuk lolos pada saat pendaftaran calon, karena parpol-parpol saat ini tidak terbentuk atas basis ideologis, dan hampir tidak ditemukan perbedaan berarti antara satu partai dengan partai lain.
”Maka persaingannya adalah pragmatisme, yaitu merebut atau setidaknya mendapat jatah bagian dari ’kue kekuasaan’. Maka, mereka (elit parpol) tidak begitu memperhitungkan apakah kader-kader partai di daerah akan tegak lurus atau tidak, yang penting masuk dalam gerbong kekuasaan di pusat, untung-untung dapat kemenangan di daerah,” kata Zamzami.
Soal penggerusan suara, Zamzami tak bisa menebak itu bakal terjadi atau tidak. Ia hanya melihat permainan elit-elit parpol dalam bagi-bagi kuasa saja.
”Mereka (elit parpol) tidak begitu peduli kehendak kader di daerah. Bagaimanapun saya yakin para elit ini juga sudah membaca kecenderungan masyarakat di daerah melalui berbagai survei. Dan karena itu, mereka akan mempersiapkan berbagai instrumen untuk pemenangan nanti. Apakah nanti ada gerakan pemenangan kotak kosong atau tidak, nanti aja kita lihat bagaimana elit-elit di daerah memainkan langkah-langkah mereka,” ujarnya.
Pasangan Amsakar – Li Claudia, selain didukung banyak partai, juga punya logistik yang besar. Tentu mereka juga sudah membaca potensi-potensi yang bisa menggerus perolehan suara di Pilkada Batam, termasuk gerakan-gerakan memenangkan kotak kosong.
Dari situ, muncul kekhawatiran kalau politik uang akan banyak bicara di Pilkada Batam agar kotak kosong mudah dikalahkan. Apalagi belajar dari Pileg Batam lalu, uang benar-benar menaklukkan loyalitas pemilih pada incumbent yang hanya mengandalkan karya mereka di masyarakat selama ini.
Namun, Zamzami berpandangan jika itu bersifat spekulatif saja. Amsakar sendiri awalnya bermodal logistik yang tipis. Setelah mendapat dukungan dari Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem, kemungkinan logistiknya kian menebal. Lalu baru muncul dukungan-dukungan susulan dari parpol lainnya.
”Kebutuhan akan parpol bagi sang calon itu paling tidak ada dua kepenting: 3.1 sebagai pemenuhan syarat pencalonan melalui parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPRD. Makin besar, makin meyakinkan, apalagi kalau sampai bisa monopoli membentuk kartel di atas 85 persen, misalnya: 3.2,” ujar dia.
Parpol juga diperlukan untuk mobilisasi dukungan melalui jaringan struktur organisasi masing-masing. Jika komando partai dari pusat ke daerah efektif, tentunya mobilisasi dukungan akan lancar.
”Khawatirnya kalau struktur partai tidak bekerja, maka sang calon harus mengandalkan timsesnya di luar strukrur parpol,” kata Zamzami.
Belum lagi bicara mengenai kepentingan besar pusat di Batam yang harus dijaga, sehingga kepala daerah terpilih haruslah yang datang dari usungan penguasa. Hal itu mengingatkan Zamzami akan Gerindra yang mampu meraih kemenangan dalam Pileg di Kepri lalu.
”Benar, pemerintah pusat di bawah pemerintahan Prabowo – Gibran nanti sangat berkepentingan dengan kepemimpinan di Batam. Pasti dukungan pusat untuk memobilisasi dukungan calon mereka di Batam tidak main-main,” katanya.
Dari banyaknya kepentingan pusat di Batam, terdapat tekanan pada penyelenggaraan Pilkada sehingga segala cara bisa saja ditempuh agar bukan kotak kosong yang jadi pemenangnya. Akan sulit menghambat adanya politik kartel dalam Pilkada.
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak mengatur atau membatasi jumlah dukungan parpol, yang ada hanya ambang batas pencalonan. Hanya bisa berharap kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas, memilih berdasarkan harapan jangka panjang untuk masa depan Batam.
”Sekaligus berharap warga juga mampu melakukan pengawasan, selain berharap pada penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) yang tegas dan netral,” ujar Zamzami.
Secara regulasi, penyelenggaraan Pilkada 2024 tetap mengacu UU Nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya turunan regulasi pelaksanaanya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Surat Keputusan, serta Surat Dinas sesuai tahapan yang sedang dilaksanakan.
Konstelasi dan dinamika politik Batam akhir-akhir ini ada potensi bakal calon yang diusung parpol kurang dari dua pasangan. KPU Batam yang diberikan amanah melaksanakan penyelenggaraan dipastikan harus mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan KPU RI.
“Teknis pencalonan masih menunggu regulasinya, termasuk jika pasangan calon kurang dari dua,” kata Ketua KPU Batam, Mawardi. (*)