batampos– Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan program pembiayaan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga dan tanpa agunan. Program ini difasilitasi melalui kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, pada Senin (23/6) di Haris Hotel Batam Center.
Amsakar mengatakan, program ini merupakan wujud nyata dari komitmen politiknya bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Dalam skema ini, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dikenakan bunga dan tidak perlu memberikan jaminan atau agunan.
“Ini menjadi bagian dari prioritas kami. Kami ingin UMKM kita tumbuh subur dan tidak kesulitan dari sisi pendanaan. Kalau modal lancar, operasional mereka akan ikut lancar,” kata dia.
Kebijakan pembebasan bunga dan agunan ini lahir dari diskusi panjang antara Pemko Batam dan BTN. Ia bersyukur BTN menyambut baik niat tersebut dan langsung menindaklanjutinya dalam bentuk kesepakatan kerja sama.
BACA JUGA: Kredit UMKM Tanpa Bunga Resmi Bergulir di Batam, Prioritaskan Warga Lokal
Selain MoU, pada level teknis juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN dan Dinas Koperasi dan UKM Batam. Dalam kesempatan yang sama, secara simbolis juga diumumkan ada tiga debitur pertama telah memanfaatkan fasilitas pinjaman ini.
Adapun syarat utama untuk mengakses program ini relatif mudah. Debitur cukup ber-KTP Batam, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan administratif standar dari pihak perbankan. “Intinya, tidak ada syarat yang memberatkan,” tambah Amsakar.
Warga yang berminat bisa langsung mengajukan permohonan melalui BTN atau dinas terkait. Program ini ditujukan bagi sekitar 2.000 pelaku UMKM dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun. Total anggaran yang disiapkan Rp3,6 miliar.
Pemerintah ingin memastikan dana tersebut benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat. Ia membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha agar kebijakan ini tidak menjadi sekadar wacana.
“Saya justru lebih senang kalau uangnya habis. Artinya banyak yang manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau uangnya numpuk saja, malah mereka tetap pinjam ke tengkulak, itu yang jadi masalah,” ujarnya.
Program ini juga dia harap dapat menjadi solusi konkret untuk melepaskan pelaku UMKM dari jeratan pinjaman informal yang kerap mencekik. Amsakar menyebut, kebijakan ini sebagai upaya membebaskan mereka dari “jebakan-jebakan” yang membuat napas ekonomi rakyat tersendat.
Amaakar yakin program ini akan menjadi titik balik bagi pelaku UMKM di Batam untuk berkembang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. “Kalau ini berhasil, maka ekonomi kerakyatan kita bisa lebih kokoh,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna